Make your own free website on Tripod.com

 

Lampiran  II : Keputusan Musyawarah Nasional VII FKPPI – 2003

Nomor          : Skep-04/MUNAS VII/FKPPI/X/2003

Tanggal        : 14 Oktober 2003.

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

BAB  I

 

U  M  U  M

 

Pasal  1

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA INI MERUPAKAN URAIAN / PENJABARAN DAN ATAU MEMUAT HAL-HAL YANG TIDAK ATAU BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR.

 

 

BAB  II

 

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG FKPPI

 

Pasal  2

 

(1).   SEMANGAT SUMPAH PEMUDA,  ADALAH SEMANGAT KEPELOPORAN YANG MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN.

 

(2).   SEMANGAT JUANG 45 ADALAH SEMANGAT RELA BERKORBAN DAN PANTANG MENYERAH.

 

(3).   SEMANGAT SAPTA MARGA DAN TRI BRATA ADALAH SEMANGAT PENGABDIAN DAN DISIPLIN.

 

Pasal  3

 

(1).   IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN KESEPAKATAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM MEMBENTUK WADAH PERJUANGAN.

 

(2).   TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN PENGEJAWANTAHAN DARI IKRAR FKPPI UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN MERUPAKAN PENGGUGAH SEMANGAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN PERJUANGAN KELUARGA BESAR FKPPI.

 

 

 

(3).   GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH KERANGKA PERJUANGAN DALAM MENDHARMA BAKTIKAN DIRI UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

 

(4).   MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SWA DHARMA EKA KERTA YANG BERARTI MANDIRI DALAM TEKAD UNTUK BERBAKATI PADA BANGSA DAN NEGARA.

 

(5).   PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI.

 

(6).   TATA CARA PENGGUNAAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB  III

 

K  E  A  N  G  G  O  T  A  A  N

 

Pasal  4

 

(1).   ANGGOTA FKPPI ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMENUHI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN MENGIKAT DIRINYA DENGAN ORGANISASI.

 

(2).   KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal  5

 

(1).   ANGGOTA BIASA ADALAH : PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI.

 

(2).   ANGGOTA LUAR BIASA ADALAH :

 

a.      PUTRA PUTRI PEGAWAI NEGRI SIPIL TNI-POLRI, BAIK YANG MASIH AKTIF MAUPUN YANG TELAH DIBERHENTIKAN DENGAN HAK PENSIUN.

b.     ISTRI/SUAMI ANGGOTA BIASA FKPPI

c.      ANAK DARI ANGGOTA BIASA FKPPI

 

(3).   SYARAT KEANGGOTAAN AYAT (1) DAN (2) DIATAS HARUS DIKUATKAN DENGAN SURAT BUKTI YANG SAH DAN BENAR DARI INSTANSI YANG BERWENANG.

 

(4).   ANGGOTA KEHORMATAN ADALAH TOKOH PERORANGAN BAIK TNI-POLRI MAUPUN SIPIL YANG BERJASA BESAR TERHADAP KELUARGA BESAR FKPPI.

 

 

(5).   SETIAP ANGGOTA KEHORMATAN DIUSULKAN OLEH KELUARGA BESAR FKPPI DAN DITETAPKAN OLEH PENGURUS PUSAT DENGAN SEPENGETAHUAN DEWAN PEMBINA.

 

Pasal  6

 

(1).   SETIAP ANGGOTA ;

 

a.      MEMPEROLEH PERLAKUAN YANG SAMA DARI/UNTUK ORGANISASI.

b.     MENGELUARKAN PENDAPAT DAN MENGAJUKAN USUL ATAU SARAN.

c.      MEMPEROLEH KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN DAN PENDIDIKAN KADER DARI ORGANISASI.

 

(2).   SETIAP ANGGOTA BIASA MEMPUNYAI HAK MEMILIH DAN DIPILIH.

 

 

Pasal  7

 

(1).   SETIAP ANGGOTA BERKEWAJIBAN ;

 

a.      MENJUNJUNG TINGGI NAMA DAN KEHORMATAN ORGANISASI.

b.     MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN LANDASAN DAN PEDOMAN PERJUANGAN FKPPI.

c.      MENTAATI DAN MELAKSANAKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA SELURUH KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

 

Pasal  8

 

(1).   SETIAP ANGGOTA KEHILANGAN KEANGGOTAAN/BERHENTI SEBAGAI ANGGOTA KARENA :

 

a.      MENINGGAL DUNIA.

b.     ATAS PERMINTAAN SENDIRI YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGURUS SETEMPAT SECARA TERTULIS.

c.      DIBERHENTIKAN KARENA MEMBUAT KESALAHAN-KESALAHAN YANG MERUGIKAN ORGANISASI SECARA SENGAJA DAN MELANGGAR SEMUA KETENTUAN-KETENTUAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN.

d.     PINDAH KEWARGANEGARAAN.

 

(2).   SETIAP ANGGOTA YANG AKAN DIBERHENTIKAN BERHAK MEMBELA DIRI DALAM RAPAT YANG DIADAKAN UNTUK ITU.

 

(3).   TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

 

Pasal  9

 

(1).   SETIAP ANGGOTA BERHAK MENDAPATKAN KARTU TANDA ANGGOTA SESUAI DENGAN STATUS KEANGGOTAANNYA

 

(2).   BENTUK KARTU ANGGOTA DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB  IV

 

K   A   D   E   R

 

Pasal   10

 

(1).   SYARAT KADER ;

 

a.      MEMPUNYAI KUALIFIKASI/KEMAMPUAN

b.     MEMPUNYAI WAWASAN KEBANGSAAN

c.      MEMILIKI PENDIDIKAN/KEAHLIAN YANG MEMADAI

d.     TELAH MEMILIKI PROSES KADERISASI FORMAL, INTERN DAN ATAU EKSTERN.

e.      MEMPUNYAI DEDIKASI DAN LOYALITAS YANG TINGGI TERHADAP ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA.

 

(2).   LEMBAGA PENGELOLA KADER DIBENTUK DITINGKAT PUSAT, DAERAH DAN CABANG.

 

(3).   KETENTUAN MENGENAI LEMBAGA PENGELOLA KADER DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI

 

 

BAB  V

 

DEWAN PEMBINA

 

Pasal  11

 

(1).   DEWAN PEMBINA FKPPI DITINGKAT PUSAT ADALAH ; PANGLIMA TNI, KAPOLRI, KEPALA STAF ANGKATAN DAN KETUA UMUM PEPABRI.

 

(2).   DEWAN PEMBINA FKPPI DITINGKAT DAERAH ADALAH ; PANGDAM/DANREM, KAPOLDA, PANGARMA, KOMANDAN TNI AL, POANGKOOPS AU/KOMANDAN TNI AU DAN KETUA DAERAH PEPABRI.

 

 

 

(3).   DEWAN PEMBINA FKPPI DITINGKAT CABANG ADALAH ; DANDIM, KAPOLRES, KOMANDAN SATUAN DAN KETUA CABANG PEPABRI.

 

Pasal  12

 

WEWENANG DEWAN PEMBINA PADA SEMUA TINGKATAN ADALAH ; MEMBERIKAN PETUNJUK SARAN DAN BANTUAN KEPADA PENGURUS FKPPI DALAM MENJALANKAN SELURUH KEGIATAN/PERAN ORGANISASI

 

 

BAB VI

 

DEWAN PENASEHAT

 

Pasal 13

 

 

(1). DEWAN PENASEHAT ADALAH TOKOH-TOKOH FKPPI YANG BERADA DI TINGKAT PUSAT MAUPUN TINGKAT DAERAH DAN CABANG.

 

(2). PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DIPILIH DAN DISAHKAN PADA MUSYAWARAH FKPPI PADA MASING-MASING TINGKATAN.

 

Pasal  14

 

WEWENANG DEWAN PENASEHAT ADALAH ;

 

  1. MEMBERIKAN SARAN, NASEHAT DAN BANTUAN KEPADA PENGURUS FKPPI BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK.
  2. MEMBERIKAN PENDAPAT DAN SARAN KEPADA DEWAN PEMBINA SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

 

 

BAB VII

 

SUSUNAN PENGURUS

 

Pasal  15

 

(1).   PENGURUS PUSAT BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS DEPARTEMEN.

 

(2).   PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

 

(3).   a. SALAH SATU KETUA PP. FKPPI, DIISI OLEH KETUA UMUM PP. GM FKPPI.

        b.  SALAH SATU WAKIL SEKJEN PP. FKPPI, DIISI OLEH SEKJEN PP. GM FKPPI.

 

(4).   PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT TERDIRI DARI :

a.      SEORANG KETUA UMUM.

b.     BEBERAPA KETUA

c.      SEORANG SEKRETARIS JENDERAL

d.     BEBERAPA ORANG WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

e.      SEORANG BENDAHARA UMUM

f.       BEBERAPA ORANG BENDAHARA.

 

(5).   PENGURUS DEPARTEMEN DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT FKPPI.

 

(6).   SETIAP DEPARTEMEN TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.

 

(7).   PLENO PENGURUS PUSAT TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS DEPARTEMEN.

 

(8).   SETIAP ANGGOTA PENGURUS SEBAIKNYA BERDOMISILI DI IBUKOTA NEGARA.

 

Pasal  16

 

(1).   PENGURUS DAERAH BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.

 

(2).   PENGURUS HARIAN DITINGKAT DAERAH DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH DAERAH ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

(3).   a.  SALAH SATU WAKIL KETUA PD FKPPI, DIISI OLEH KETUA PD GM FPPI

        b.  SALAH SATU WAKIL SEKRETARIS PD FKPPI, DIISI OLEH SEKRETARIS PD GM FKPPI.

 

(4).   PENGURUS HARIAN DITINGKAT DAERAH TERDIRI DARI ;

 

a.      SEORANG KETUA

b.     BEBERAPA ORANG WAKIL KETUA

c.      SEORANG SEKRETARIS

d.     BEBERAPA ORANG WAKIL SEKRETARIS

e.      SEORANG BENDAHARA

f.       BEBERAPA ORANG WAKIL BENDAHARA.

 

(5).   PENGURUS BIRO, DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS DAERAH FKPPI.

 

(6).   SETIAP PENGURUS BIRO TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG

 

(7).   PLENO PENGURUS DAERAH TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.

 

(8).   SETIAP ANGGOTA PENGURUS DAERAH SEBAIKNYA BERDOMISILI DIIBUKOTA PROVINSI.    

 

 

Pasal  17

 

(1).   PENGURUS CABANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.

 

(2).   PENGURUS HARIAN DITINGKAT CABANG DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH CABANG ATAU MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

(3).   a.  SALAH SATU WAKIL KETUA PC FKPPI, DIISI OLEH KETUA PC GM FPPI

        b.  SALAH SATU WAKIL SEKRETARIS PC FKPPI, DIISI OLEH SEKRETARIS PC GM FKPPI.

 

(4).   PENGURUS HARIAN DITINGKAT CABANG TERDIRI DARI ;

 

a.      SEORANG KETUA

b.     BEBERAPA ORANG WAKIL KETUA

c.      SEORANG SEKRETARIS

d.     BEBERAPA ORANG WAKIL SEKRETARIS

e.      SEORANG BENDAHARA

f.       BEBERAPA ORANG WAKIL BENDAHARA.

 

(5).   PENGURUS BAGIAN DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG FKPPI.

 

(6).   SETIAP PENGURUS BAGIAN TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG

 

(7).   PLENO PENGURUS CABANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.

 

(8).   SETIAP ANGGOTA PENGURUS CABANG SEBAIKNYA BERDOMISILI DIIBUKOTA KABUPATEN/KOTA MADYA ATAU KOTA ADMINISTRATIF   

 

 

 

 

 

 

BAB  VIII

 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

 

Pasal  18

 

PENGURUS PUSAT MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

 

a.      MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS,  FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

b.  MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT.

 

c. .MEMBERIKAN APERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUNAS.

 

d.  MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN LEMBAGA-LEMBAGA DITINGKAT PUSAT.

 

e.  MENGUKUHKAN DAN MENSAHKAN PENGURUS DAERAH

 

f.   MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS DAERAH

 

g.  MENGUSULKAN DAN MENETAPKAN ANGGOTA KEHORMATAN FKPPI

 

h.  DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

 

Pasal  19

 

PENGURUS DAERAH MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

 

a.  MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

b.  MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, DAN MEMPERHATIKAN SARAN  NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT MAUPUN PENGURUS PUSAT

 

c. .MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSDA.

 

d.  MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN LEMBAGA-LEMBAGA DITINGKAT DAERAH.

 

e.  MENGUKUHKAN DAN MENSAHKAN SUSUNAN PENGURUS CABANG.

 

f.   MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS CABANG.

 

g.  DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

 

Pasal  20

 

PENGURUS CABANG MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

 

a.  MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

b.  MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, DAN MEMPERHATIKAN SARAN  NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT MAUPUN PENGURUS PUSAT DAN PENGURUS DAERAH.

 

c. .MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSCAB.

 

d.  MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN LEMBAGA-LEMBAGA DITINGKAT CABANG.

 

e.  MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI  ANGGOTA.

 

f.   DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

 

 

BAB  IX

 

KETENTUAN MENGENAI PENGURUS DAN KEPENGURUSAN

 

Pasal  21

 

KETENTUAN MENGENAI PENGURUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;

 

a.      SEMUA PERSONALIA DISEMUA TINGKATAN HARUS MEMILIKI KUALIFIKASI KADER FKPPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

 

b.  MAMPU BEKERJA SAMA SECARA KOLEKTIF SERTA MENGEMBANGKAN ORGANISASI.

 

 

 

c.  DAPAT MELUANGKAN WAKTU DAN SANGGUP BEKERJA AKTIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ORGANISASI.

 

d.  TIDAK MERANGKAP JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI FKPPI.

 

e.  SEMUA PERSONALIA DI SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN DIUTAMAKAN BERUSIA DIATAS 40 TAHUN (EMPAT PULUH ) TAHUN KEATAS.

 

 

Pasal  22

 

KETENTUAN MENGENAI KEPENGURUSAN DISEMUA TINGKATAN, WAJIB MENJAGA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN AGAR DITAATI OLEH ANGGOTA.   

 

 

Pasal  23

 

(1).   DITINGKAT PUSAT DIBENTUK DEPARTEMEN, DITIGKAT DAERAH DIBENTUK BIRO, DITINGKAT CABANG DIBENTUK BAGIAN.

 

(2).   DEPARTEMEN/BIRO/BAGIAN ADALAH KELENGKAPAN ORGANISASI YANG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM SATUAN ADMINISTRASI KEPENGURUSAN.

 

(3).   DEPARTEMEN TERDIRI DARI ;

 

        a.  ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI;

        b.  PENERANGAN, PENERBITAN DAN MASS MEDIA;

        c.  PEMUDA;

        d.  WANITA

        e.  HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA;        

        f.   PENGABDIAN MASYARAKAT;                                                           

        g.  HUKUM;

        h.  TENAGA KERJA;

        i.   KOPERASI DAN WIRASWASTA;

        j.   KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;

        k.  CENDIKIAWAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI;

        l.   KERJASAMA LUAR NEGERI;

        m. SENI BUDAYA;

        n.  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

 

(4).   JENIS BIRO, BAGIAN DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN.

 

 

 

 

BAB  X

 

LEMBAGA, KOPERASI DAN YAYASAN

 

Pasal  24

 

 

(1).   LEMBAGA MERUPAKAN BAGIAN DARI FKPPI YANG BERNAMA LEMBAGA SWA DHARMA EKA KERTA YANG DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGGOTA SESUAI POTENSI MASING-MAMSING.

 

(2).   FUNGSI LEMBAGA ADALAH MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DALAM BIDANG PROFESI, MINAT DAN BAKAT DALAM RANGKA MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI KEPADA MASYARAKAT.

 

(3).   KETENTUAN TENTANG PEMBENTUKAN, JENIS DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

Pasal  25

 

 

(1).   KOPERASI MERUPAKAN BADAN DILINGKUNGAN KELUARGA BESAR FKPPI DENGAN NAMA SWA DHARMA EKA KERTA DISINGKAT KOPSWADEK.

 

(2)          BERANGGOTAKAN ANGGOTA KELUARGA BESAR FKPPI.

 

(3).   MERUPAKAN WAHANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA

 

(4).   KETENTUAN TENTANG HUBUNGAN KOPERASI DAN KEPENGURUSANNYA, DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

Pasal  26

 

 

(1).   YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM TETAP YANG SECARA ORGANISATORIS MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI, DENGAN NAMA YAYASAN SWA DHARMA EKA KERTA DAN HANYA DITINGKAT PUSAT.

 

(2).   YAYASAN MERUPAKAN MITRA PERJUANGAN KELUARGA BESAR FKPPI DALAM MENUNJANG TUJUAN ORGANISASI.

 

(3).   KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA YAYASAN DENGAN KEPENGURUSAN, DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB  XI

 

PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal  27

 

 

(1).   PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL TERDIRI DARI ;

 

        a. DEWAN PEMBINA PUSAT;

        b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;

        c. PENGURUS PUSAT;

        d. UNSUR PENGURUS DAERAH;

        e. UNSUR PENGURUS CABANG.

 

 

(2).   PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL  LUAR BIASA TERDIRI DARI ;

 

        a. DEWAN PEMBINA PUSAT;

        b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;

        c. PENGURUS PUSAT;

        d. UNSUR PENGURUS DAERAH;

        e. UNSUR PENGURUS CABANG.

 

 

(3).   PESERTA MUSYAWARAH DAERAH TERDIRI DARI ;

 

        a. DEWAN PEMBINA DAERAH;

        b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;

        c. UNSUR PENGURUS PUSAT;

        d. PENGURUS DAERAH;

        e. UNSUR PENGURUS CABANG.

 

 

(4).   PESERTA MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA TERDIRI DARI ;

 

        a. DEWAN PEMBINA DAERAH;

        b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;

        c. UNSUR PENGURUS PUSAT;

        d. PENGURUS DAERAH;

        e. UNSUR PENGURUS CABANG.

 

 

 

 

 

(5).   PESERTA MUSYAWARAH CABANG TERDIRI DARI ;

 

        a. DEWAN PEMBINA CABANG;

        b. DEWAN PENASEHAT CABANG;

        c. UNSUR PENGURUS DAERAH;

        d. PENGURUS CABANG;

        e. PERWAKILAN KECAMATAN/KADER.

 

(6).   PESERTA MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA TERDIRI DARI ;

 

        a. DEWAN PEMBINA CABANG;

        b. DEWAN PENASEHAT CABANG;

        c. UNSUR PENGURUS DAERAH;

        d. PENGURUS CABANG;

        e. PERWAKILAN KECAMATAN/KADER.

 

Pasal  28

 

(1).   PESERTA RAPAT PIMPINAN PUSAT TERDIRI DARI ;

        a. DEWAN PEMBINA PUSAT;

        b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;  

        c. PENGURUS PUSAT;

        d. UNSUR PENGURUS DAERAH

 

(2).   PESERTA RAPAT PIMPINAN DAERAH TERDIRI DARI ;

        a. DEWAN PEMBINA DAERAH;

        b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;

        c. UNSUR PENGURUS PUSAT;

        d. PENGURUS DAERAH;

        e. UNSUR PENGURUS CABANG.

 

(3).   PESERTA RAPAT PIMPINAN CABANG TERDIRI DARI ;

        a. DEWAN PEMBINA CABANG;

        b. DEWAN PENASEHAT CABANG;

        c. UNSUR PENGURUS DAERAH;

        d. PENGURUS CABANG;

        e. PERWAKILAN KECAMATAN/KADER.

 

Pasal  29

 

(1).   PESERTA RAPAT KERJA NASIONAL TERDIRI DARI ;

        a. DEWAN PEMBINA PUSAT;

        b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;

        c. PENGURUS PUSAT;

        d. UNSUR PENGURUS DAERAH.

 

 

(2).   PESERTA RAPAT KERJA DAERAH TERDIRI DARI ;

        a. UNSUR PENGURUS PUSAT ;

        b. DEWAN PEMBINA DAERAH;

        c. DEWAN PENASEHAT DAERAH;

        d. PENGURUS DAERAH;

        e. UNSUR PENGURUS CABANG    

 

(3).   PESERTA RAPAT KERJA CABANG TERDIRI DARI ;

        a. UNSUR PENGURUS DAERAH;

        b. DEWAN PEMBINA CABANG;

        c. DEWAN PENASEHAT CABANG;

        d. PENGURUS CABANG;

        e. PERWAKILAN KECAMATAN/KADER.

 

 

Pasal  30

 

RAPAT PENGURUS TERDIRI DARI ;

 

1.     RAPAT PENGURUS LENGKAP (PLENO);

2.     RAPAT PENGURUS HARIAN;

3.     RAPAT PENGURUS LENGKAP DIPERLUAS;

4.     RAPAT PENGURUS HARIAN DIPERLUAS;

5.     RAPAT PENGURUS LAINNYA;

 

Pasal 31

 

RAPAT DEWAN PEMBINA TERDIRI DARI :

 

1.     RAPAT DEWAN PEMBINA LENGKAP;

2.     RAPAT DEWAN PEMBINA LENGKAP DIPERLUAS.

 

Pasal  32

 

RAPAT DEWAN PENASEHAT TERDIRI DARI :

1.     RAPAT DEWAN PENASEHAT LENGKAP;

2.     RAPAT DEWAN PENASEHAT DIPERLUAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  XII

 

WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 33

 

(1).   WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL MELIPUTI :

 

a.       MENYEMPURNAAN DAN MENETAPKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA;

b.       MENETAPKAN PROGRAM UMUM DAN KEBIJAKSANAAN ORGANISASI;

c.        MENETAPKAN DEWAN PEMBINA PUSAT;

d.       MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS PUSAT;

e.       MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT;

f.         MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

 

(2).   DIADAKAN 5 (LIMA) TAHUN SEKALI;

 

(3)    DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

 

 

Pasal 34

 

 

(1).   MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUNAS.

 

(2)    DIADAKAN APABILA DIPANDANG PERLU.

 

(3)    DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS PUSAT, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN  PENASEHAT ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS DAERAH.

 

(4)    DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

 

 

PasaL 35

 

 

(1).   WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH MELIPUTI :

 

a.       MENYUSUN PROGRAM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM;

b.       MENETAPKAN DEWAN PEMBINA DAERAH;

 

 

c.        MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT DAERAH DAN PENGURUS DAERAH;

d.       MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS DAERAH;

e.       MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

 

(2).   DIADAKAN 5 (LIMA) TAHUN SEKALI;

 

(3)    DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.

 

 

Pasal 36

 

(1).   MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUSDA.

 

(2)    DIADAKAN APABILA DIPANDANG PERLU.

 

(3)    DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS DAERAH, DEWAN PEMBINA DAERAH DAN DEWAN PENASEHAT DAERAH ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS CABANG.

 

(4)    DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.

 

 

Pasal 37

 

(1).   WEWENANG MUSYAWARAH CABANG MELIPUTI :

 

a.       MENYUSUN PROGRAM CABANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM;

b.       MENETAPKAN DEWAN PEMBINA CABANG;

c.        MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT CABANG DAN PENGURUS CABANG;

d.       MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS CABANG;

e.       MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

 

(2).   DIADAKAN 5 (LIMA) TAHUN SEKALI;

 

(3)    DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

 

 

Pasal  38

 

(1).   MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUSCAB.

 

(2)    DIADAKAN APABILA DIPANDANG PERLU.

 

(3)    DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS CABANG, DEWAN PEMBINA CABANG DAN DEWAN PENASEHAT CABANG.

 

(4)    DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

 

 

Pasal 39

 

 

(1)    RAPAT-RAPAT PIMPINAN DITINGKAT PUSAT / DAERAH / CABANG BERWENANG MENETAPKAN / MEMUTUSKAN HAL-HAL MENDESAK YANG DIHADAPI OLEH ORGANISASI.

 

(2).   KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT PIMPINAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

(3).   RAPAT-RAPAT PIMPINAN DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

 

 

Pasal 40

 

(1)    WEWENANG RAPAT KERJA NASIONAL MELIPUTI :

 

a.        MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT;

b.        MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM UMUM.

 

(2)    SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUNAS

 

(3)    DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

 

 

Pasal 41

 

 

(1)    WEWENANG RAPAT KERJA DAERAH MELIPUTI :

 

a.        MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH;

b.        MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM DAERAH.

 

(2)    SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSDA.

 

(3)    DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.

 

Pasal 42

 

 

(1)    WEWENANG RAPAT KERJA CABANG MELIPUTI :

 

a.        MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG;

b.        MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM CABANG.

 

(2)    SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSCAB.

 

(3)    DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

 

 

BAB XIII

 

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

Pasal 43

 

HAK SUARA DAN HAK BICARA BAGI PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT YANG DIATUR DALAM BAB III ANGGARAN RUMAH TANGGA INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

 

a.   HAK SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PESERTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.

 

b.   HAK BICARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PESERTA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, USUL ATAU SARAN DALAM SETIAP PERSIDANGAN.

 

PasaL 44

 

(1). MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT SEPERTI YANG TERSEBUT DALAM BAB XI ANGGARAN DASAR ADALAH SAH, APABILA DIHADIRI OLEH LEBIH DARI ˝  (SETENGAH) JUMLAH PESERTA.

 

(2). PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA AZASNYA DIUSAHAKAN SEJAUH MUNGKIN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DAN APABILA HAL INI TIDAK MUNGKIN, MAKA KEPUTUSAN AKAN DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.

 

(3). DALAM HAL MUSYAWARAH MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PEMILIHAN PIMPINAN, SEKURANG-KURANGNYA  2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH  YANG HADIR.

 

 

BAB XIV

 

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

 

Pasal 45

 

(1).   IURAN ANGGOTA, SUMBANGAN-SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DAN USAHA YANG SAH DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH ORGANISASI.

 

(2).   KEKAYAAN ORGANISASI ADALAH BARANG-BARANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK YANG DIDAPAT MELALUI PEMBERIAN MAUPUN USAHA ORGANISASI.

 

 

BAB XV

 

ATRIBUT ORGANISASI

 

Pasal  46

 

(1).   BENTUK, MAKNA DAN ARTI LAMBANG FKPPI, KELUARGA BESAR FKPPI, PANJI/PATAKA DAN BENDERA FKPPI ADALAH SEPERTI YANG TERLAMPIR DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.

 

(2).   UKURAN  LAMBANG,   PANJI   /  PATAKA, BENDERA, SERAGAM ORGANISASI DAN KELENGKAPANNYA SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 47

 

(1).   HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI SEPERTI YANG TERLAMPIR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.

 

(2).   TATA CARA PENGGUNAAN HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XVI

 

P  E  N  U  T  U  P

 

Pasal 48

 

(1).   HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI AKAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN / KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

(2).   ANGGARAN RUMAH TANGGA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

 

 

Ditetapkan di    :  Jakarta.

Pada Tanggal   :  14 Oktober 2003

 

 

PRESIDIUM

 

MUSYAWARAH NASIONAL VII

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN

PUTRA PUTRI TNI-POLRI