Lampiran I : Keputusan Musyawarah Nasional VII FKPPI –
2003
Nomor :
Skep-04/MUNAS VII/FKPPI/X/2003
Tanggal :
14 Oktober 2003.
ANGGARAN DASAR
PEMBUKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA, DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR DAN SADAR SEPENUHNYA AKAN TANGGUNG
JAWAB KAMI SEBAGAI PUTRA PUTRI BANGSA INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANKAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL
DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL .
BAHWA KAMI PUTRA PUTRI
PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG LAHIR DARI PATRIOT-PATRIOT BANGSA
INDONESIA SADAR AKAN FUNGSINYA SEBAGAI GENERASI PENERUS BERKEWAJIBAN
MELANJUTKAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT
YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.
BAHWA DENGAN INI KAMI
PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI MEMBENTUK SUATU ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERNAMA FORUM KOMUNIKAKSI
PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG DISINGKAT FKPPI.
BAHWA UNTUK MAKSUD DAN
TUJUAN TERSEBUT DIATAS, DEMI TERTIB DAN TERATURNYA MEKANISME ORGANISASI, MAKA
DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BERIKUT :
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal
1
(1). ORGANISASI
INI BERNAMA : FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN
PUTRA PUTRI TNI-POLRI DISINGKAT FKPPI.
(2). FKPPI
BERDIRI PADA TANGGAL 12 SEPETEMBER 1978 DI
(3). PUSAT
ORGANISASI FKPPI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK
BAB II
STATUS
DAN KEDAULATAN
Pasal 2
FKPPI ADALAH ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG MANDIRI, PROFESIONAL MENDUKUNG CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
KESEJARAHAN DAN EMOSIONAL DENGAN PEPABRI, GENERASI MUDA FKPPI DAN DIBAWAH
PEMBINAAN TNI-POLRI.
Pasal
3
KEDAULATAN TERTINGGI
ORGANISIASI
BAB III
AZAS DAN SIFAT
Pasal
4
FKPPI BERAZASKAN PANCASILA.
Pasal
5
(1). FKPPI ADALAH SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN
BANGSA.
(2). FKPPI
ADALAH ORGANISIASI KEMASYARAKATAN YANG BERSIFAT INDEPENDEN.
(3). FKPPI
ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERANGGOTAKAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI.
BAB IV
LANDASAN
DAN PEDOMAN JUANG FKPPI TNI-POLRI.
Pasal 6
LANDASAN JUANG FKPPI ADALAH :
a.
SEMANGAT SUMPAH PEMUDA.
b. SEMANGAT JUANG 45
c. SEMANGAT SAPTA MARGA
d. SEMANGAT TRI BRATA
Pasal
7
PEDOMAN
JUANG FKPPI ADALAH
a.
IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut
IKRAR FKPPI).
b.
TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI (yang disebut
TEKAD FKPPI).
c. GERAK JUANG
KELUARGA BESAR FKPPI (yang disebut GERAK JUANG FKPPI).
d. MOTIVASI
JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut MOTIVASI JUANG FKPPI.
BAB V
MAKSUD,
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 8
(1). FKPPI
MENGHIMPUN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJADI
MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN PANCASILA DAN BERWATAK LUHUR SEHINGGA TERBENTUK
KADER-KADER PIMPINAN BANGSA YANG MEMILIKI :
a.
KETAQWAAN
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SERTA SIKAP MENTAL, MORAL DAN BUDI PEKERTI YANG
LUHUR.
b.
KECERDASAN,
TANGGAP DAN TERAMPIL SERTA SEHAT JASMANI DAN ROHANI.
c.
KESETIAAN
DAN PENGABDIAN PADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEHINGGA MENJADI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG PANCASILAIS DAN MEWUJUDKAN PUTRA PUTRI YANG BERWATAK
TERPUJI, MEMILIKI RASA SOLIDARITAS,
SERTA MEMPUNYAI PEMIKIRAN DAN ORIENTASI KEPADA PEMBAHARUAN DAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.
(2). FKPPI
BERMAKSUD MENGGALANG POTENSI SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI
TNI-POLRI DAN MENJADIKAN PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG - UNDANG DASAR
1945.
Pasal 9
(1). FKPPI
BERTUJUAN MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN UNTUK MENINGKATKAN DAN
MENGEMBANGKAN SEMANGAT PENGABDIAN KEPADA ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI
WUJUD KEPEDULIAN CINTA TANAH AIR.
(2). FKPPI
BERTUJUAN MENGEMBANGKAN DAN MENDAYAGUNAKAN POTENSI YANG DIMILIKI PUTRA PUTR PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI SEHINGGA TERBENTUK CIPTA DAN KARYA DALAM SEMANGAT
KEBERSAMAAN YANG DIABADIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA.
Pasal 10
(1). FKPPI
SEBAGAI ORGANISASI BERFUNGSI MENJEMBATANI BERBAGAI LATAR BELAKANG SOSIAL
SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJALIN KERJA
SAMA YANG BERSIFAT KEKERABATAN DARI SUMBER YANG SAMA SECARA SERASI, SEIMBANG
DAN SELARAS SEHINGGA TERCAPAI CITA-CITA BERSAMA.
(2). FKPPI
BERFUNGSI SEBAGAI DINAMISATOR, MEDIATOR, STABILISATOR, KATALISATOR DAN
KOMUNIKATOR DALAM KEPENTINGAN POLITIK BANGSA.
BAB VI
P E R
A N
Pasal 11
UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG
DIMAKSUD PASAL 8, FKPPI MENITIK BERATKAN PERANAN PADA :
a. MENINGKATKAN
IMAN DAN TAQWA SEBAGAI WUJUD PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM
MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
b. MENINGKATKAN
DAN MEMPERTEBAL SEMANGAT PENGABDIAN DEMI MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA SERTA MENERUSKAN PEMBAHARUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.
c. MENDORONG
TERCIPTANYA PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI USAHA BERSAMA YANG BERASASKAN
KEKELUARGAAN DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN, PEMERATAAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA.
d. MENGEMBANGKAN
TATANAN SOSIAL EKONOMI YANG MANDIRI SEBAGAI USAHA BERSAMA SERTA MENDORONG
KEMITRAAN USAHA YANG DIABADIKAN SEPENUHNYA UNTUK KESEJAHTERAAN PUTRA PUTRI
PUTNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM LINGKUP KELUARGA BESAR FKPPI.
e. MENDORONG,
MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN SERTA PELATIHAN
KETENAGA-KERJAAN, SEHINGGA TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL,
PROFESIONAL DAN PRODUKTIF GUNA IKUT SERTA DALAM MENGISI PEMBANGUNAN NASIONAL.
f.
MENINGKATKAN
KUALITAS ANGGOTA UNTUK MENJADI KADER YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN.
g. MENJALIN
KERJASAMA DAN MENCIPTAKAN SUASANA KEKELUARGAAN DENGAN SESAMA POTENSI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN LAINNYA.
BAB
VII
KEANGGOTAAN DAN KADER
Pasal
12
(1). SISTEM KEANGGOTAAN FKPPI ADALAH STELSEL
AKTIF.
(2). ANGGOTA FKPPI TERDIRI DARI
a.
ANGGOTA
BIASA
b.
ANGGOTA
LUAR BIASA
c.
ANGGOTA
KEHORMATAN.
(3). KADER
FKPPI ADALAH ANGGOTA YANG TELAH MELALUI PROSES KADERISASI.
(4). KETENTUAN
SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DAN KADER DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB VIII
SUSUNAN
ORGANISASI
Pasal 13
(1). DEWAN
PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT BERADA PADA SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN.
(2). PENGURUS
PUSAT FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR PENGURUS DAERAH DAN BERKEDUDUKAN DI
IBUKOTA NEGARA INDONESIA.
(3). PENGURUS
DAERAH FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR PENGURUS CABANG DAN BERKEDUDUKAN
DIIBUKOTA PROVINSI.
(4). PENGURUS
CABANG FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR ANGGOTA DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN/
KOTAMADYA/KOTA ADMINISTRATIF.
(5). MEKANISME
SUSUNAN ORGANISASI DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB IX
K
E P E N G U R U S A N
Pasal 14
(1). KEPENGURUSAN
FKPPI DI TINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL ATAU
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
(2). KEPENGURUSAN
FKPPI DITINGKAT DAERAH/PROVINSI DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH DAERAH
ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA YANG
DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
(3). KEPENGURUSAN
DITINGKAT CABANG/KABUPATEN/KOTA DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH CABANG
ATAU MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA YANGDIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
(4). SUSUNAN
DAN WEWENANG PENGURUS AKAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB X
BADAN-BADAN
Pasal 15
(1). BADAN-BADAN TERDIRI DARI :
a.
LEMBAGA;
b.
KOPERASI;
c.
YAYASAN.
(2). PENJELASAN
DAN KETENTUAN MENGENAI BADAN-BADAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB XI
PERMUSYAWARATAN
DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 16
PERMUSYAWARATAN FKPPI TERDIRI DARI ;
a.
MUSYAWARAH
NASIONAL (MUNAS)
b.
MUSYAWARAH
NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)
c.
MUSYAWARAH
DAERAH (MUSDA)
d.
MUSYAWARAH
DAERAH LUAR BIASA (MUSDALUB)
e.
MUSYAWARAH
CABANG (MUSCAB)
f.
MUSYAWARAH
CABANG LUAR BIASA (MUSCABLUB)
Pasal
17
(1). RAPAT-RAPAT
TERDIRI DARI : RAPAT PIMPINAN, RAPAT KERJA, RAPAT PENGURUS DAN RAPAT DEWAN
PENASEHAT.
(2). URAIAN
SEPERTI TERSEBUT PADA AYAT (1) DIATAS, DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB XII
K E
U A N
G A N
Pasal 18
(1). KEUANGAN ORGANISASI DIPEROLEH DARI :
a.
IURAN
ANGGOTA
b.
USAHA
YANG SAH
c.
BANTUAN
YANG TIDAK MENGIKAT.
(2). PENGATURAN
KEUANGAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB
XIII
A T
R I B
U T
Pasal 19
(1). ATRIBUT ORGANISASI TERDIRI DARI :
a.
LAMBANG
FKPPI
b.
LAMBANG
KELUARGA BESAR FKPPI
c.
PANJI/PATAKA
d.
HYMNE
DAN MARS
e.
BENDERA
f.
SERAGAM
ANGGOTA DAN KELENGKAPANNYA.
(2). BENTUK,
MAKNA, ARTI DAN UKURAN LAMBANG FKPPI SERTA TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAN
ATRIBUT LAINNYA DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB XIV
PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 20
(1). PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAPAT DILAKUKAN PADA MUSYAWARAH
NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
YANG DILAKUKAN KHUSUS UNTUK ITU.
(2). DIHADIRI
OLEH SEKURANG-KURANGNYA OLEH 2/3 DARI PENGURUS DAERAH DAN 2/3 PENGURUS CABANG.
(3). KEPUTUSAN
ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.
BAB XV
PEMBUBARAN
ORGANISASI
Pasal 21
(1). FKPPI
HANYA DAPAT DIBUBARKAN DENGAN MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR
BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
(2). DIHADIRI
OLEH SEKURANG-KURANGNYA ¾ DARI PENGURUS DAERAH DAN ¾ PENGURUS CABANG.
(3). KEPUTUSAN
ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.
BAB XVI
P
E
N U T
U P
Pasal 23
ANGGARAN RUMAH TANGGA
TIDAK BOLEH MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN BUNYI DAN JIWA
ANGGARAN DASAR.
Pasal 24
ANGGARAN DASAR INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.
Ditetapkan
di :
Pada Tanggal : 14 Oktober 2003
PRESIDIUM
MUSYAWARAH NASIONAL VII
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN
PUTRA PUTRI TNI-POLRI