Make your own free website on Tripod.com

Lampiran I : Keputusan Musyawarah Nasional VII FKPPI 2003

Nomor : Skep-04/MUNAS VII/FKPPI/X/2003

Tanggal : 14 Oktober 2003.

 

 

ANGGARAN DASAR

 

PEMBUKAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR DAN SADAR SEPENUHNYA AKAN TANGGUNG JAWAB KAMI SEBAGAI PUTRA PUTRI BANGSA INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL .

 

BAHWA KAMI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG LAHIR DARI PATRIOT-PATRIOT BANGSA INDONESIA SADAR AKAN FUNGSINYA SEBAGAI GENERASI PENERUS BERKEWAJIBAN MELANJUTKAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.

 

BAHWA DENGAN INI KAMI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI MEMBENTUK SUATU ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERNAMA FORUM KOMUNIKAKSI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG DISINGKAT FKPPI.

 

BAHWA UNTUK MAKSUD DAN TUJUAN TERSEBUT DIATAS, DEMI TERTIB DAN TERATURNYA MEKANISME ORGANISASI, MAKA DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BERIKUT :

 

 

BAB I

 

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

 

Pasal 1

 

(1). ORGANISASI INI BERNAMA : FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DISINGKAT FKPPI.

 

(2). FKPPI BERDIRI PADA TANGGAL 12 SEPETEMBER 1978 DI JAKARTA DAN DIKEMBANGKAN MENJADI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1995, UNTUK WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN.

 

 

(3). PUSAT ORGANISASI FKPPI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

 

 

BAB II

 

STATUS DAN KEDAULATAN

 

Pasal 2

 

FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MANDIRI, PROFESIONAL MENDUKUNG CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KESEJARAHAN DAN EMOSIONAL DENGAN PEPABRI, GENERASI MUDA FKPPI DAN DIBAWAH PEMBINAAN TNI-POLRI.

 

 

Pasal 3

 

KEDAULATAN TERTINGGI ORGANISIASI ADA PADA ANGGOTA DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL.

 

 

BAB III

 

AZAS DAN SIFAT

 

Pasal 4

 

FKPPI BERAZASKAN PANCASILA.

 

 

Pasal 5

 

(1). FKPPI ADALAH SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN BANGSA.

 

(2). FKPPI ADALAH ORGANISIASI KEMASYARAKATAN YANG BERSIFAT INDEPENDEN.

 

(3). FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERANGGOTAKAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI.

 

 

 

 

BAB IV

 

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG FKPPI TNI-POLRI.

 

Pasal 6

 

LANDASAN JUANG FKPPI ADALAH :

a. SEMANGAT SUMPAH PEMUDA.

b. SEMANGAT JUANG 45

c. SEMANGAT SAPTA MARGA

d. SEMANGAT TRI BRATA

 

Pasal 7

 

PEDOMAN JUANG FKPPI ADALAH

a. IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut IKRAR FKPPI).

b. TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI (yang disebut TEKAD FKPPI).

c. GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (yang disebut GERAK JUANG FKPPI).

d. MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut MOTIVASI JUANG FKPPI.

 

 

BAB V

 

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

 

Pasal 8

 

(1). FKPPI MENGHIMPUN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN PANCASILA DAN BERWATAK LUHUR SEHINGGA TERBENTUK KADER-KADER PIMPINAN BANGSA YANG MEMILIKI :

a.      KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SERTA SIKAP MENTAL, MORAL DAN BUDI PEKERTI YANG LUHUR.

 

b.     KECERDASAN, TANGGAP DAN TERAMPIL SERTA SEHAT JASMANI DAN ROHANI.

 

c.      KESETIAAN DAN PENGABDIAN PADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEHINGGA MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PANCASILAIS DAN MEWUJUDKAN PUTRA PUTRI YANG BERWATAK TERPUJI, MEMILIKI RASA SOLIDARITAS, SERTA MEMPUNYAI PEMIKIRAN DAN ORIENTASI KEPADA PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

 

(2). FKPPI BERMAKSUD MENGGALANG POTENSI SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DAN MENJADIKAN PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG - UNDANG DASAR 1945.

 

Pasal 9

 

(1). FKPPI BERTUJUAN MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN SEMANGAT PENGABDIAN KEPADA ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN CINTA TANAH AIR.

 

(2). FKPPI BERTUJUAN MENGEMBANGKAN DAN MENDAYAGUNAKAN POTENSI YANG DIMILIKI PUTRA PUTR PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI SEHINGGA TERBENTUK CIPTA DAN KARYA DALAM SEMANGAT KEBERSAMAAN YANG DIABADIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

 

Pasal 10

 

(1). FKPPI SEBAGAI ORGANISASI BERFUNGSI MENJEMBATANI BERBAGAI LATAR BELAKANG SOSIAL SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJALIN KERJA SAMA YANG BERSIFAT KEKERABATAN DARI SUMBER YANG SAMA SECARA SERASI, SEIMBANG DAN SELARAS SEHINGGA TERCAPAI CITA-CITA BERSAMA.

 

(2). FKPPI BERFUNGSI SEBAGAI DINAMISATOR, MEDIATOR, STABILISATOR, KATALISATOR DAN KOMUNIKATOR DALAM KEPENTINGAN POLITIK BANGSA.

 

 

BAB VI

 

P E R A N

 

Pasal 11

 

UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIMAKSUD PASAL 8, FKPPI MENITIK BERATKAN PERANAN PADA :

 

a. MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA SEBAGAI WUJUD PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

 

 

b. MENINGKATKAN DAN MEMPERTEBAL SEMANGAT PENGABDIAN DEMI MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MENERUSKAN PEMBAHARUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.

 

c. MENDORONG TERCIPTANYA PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI USAHA BERSAMA YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN, PEMERATAAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

 

d. MENGEMBANGKAN TATANAN SOSIAL EKONOMI YANG MANDIRI SEBAGAI USAHA BERSAMA SERTA MENDORONG KEMITRAAN USAHA YANG DIABADIKAN SEPENUHNYA UNTUK KESEJAHTERAAN PUTRA PUTRI PUTNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM LINGKUP KELUARGA BESAR FKPPI.

e. MENDORONG, MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN SERTA PELATIHAN KETENAGA-KERJAAN, SEHINGGA TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL, PROFESIONAL DAN PRODUKTIF GUNA IKUT SERTA DALAM MENGISI PEMBANGUNAN NASIONAL.

 

f.       MENINGKATKAN KUALITAS ANGGOTA UNTUK MENJADI KADER YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN.

 

g. MENJALIN KERJASAMA DAN MENCIPTAKAN SUASANA KEKELUARGAAN DENGAN SESAMA POTENSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA.

 

 

BAB VII

 

KEANGGOTAAN DAN KADER

 

Pasal 12

 

(1). SISTEM KEANGGOTAAN FKPPI ADALAH STELSEL AKTIF.

 

(2). ANGGOTA FKPPI TERDIRI DARI

a.      ANGGOTA BIASA

b.     ANGGOTA LUAR BIASA

c.      ANGGOTA KEHORMATAN.

 

(3). KADER FKPPI ADALAH ANGGOTA YANG TELAH MELALUI PROSES KADERISASI.

 

(4). KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DAN KADER DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

BAB VIII

 

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 13

 

(1). DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT BERADA PADA SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN.

 

(2). PENGURUS PUSAT FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR PENGURUS DAERAH DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA INDONESIA.

 

(3). PENGURUS DAERAH FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR PENGURUS CABANG DAN BERKEDUDUKAN DIIBUKOTA PROVINSI.

 

(4). PENGURUS CABANG FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR ANGGOTA DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN/ KOTAMADYA/KOTA ADMINISTRATIF.

 

(5). MEKANISME SUSUNAN ORGANISASI DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB IX

 

K E P E N G U R U S A N

 

Pasal 14

 

(1). KEPENGURUSAN FKPPI DI TINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

(2). KEPENGURUSAN FKPPI DITINGKAT DAERAH/PROVINSI DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH DAERAH ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

(3). KEPENGURUSAN DITINGKAT CABANG/KABUPATEN/KOTA DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH CABANG ATAU MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA YANGDIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

(4). SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS AKAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB X

 

BADAN-BADAN

 

Pasal 15

 

(1). BADAN-BADAN TERDIRI DARI :

 

a.      LEMBAGA;

b.     KOPERASI;

c.      YAYASAN.

 

(2). PENJELASAN DAN KETENTUAN MENGENAI BADAN-BADAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB XI

 

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 16

 

PERMUSYAWARATAN FKPPI TERDIRI DARI ;

 

a.      MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

b.     MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

c.      MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)

d.     MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA (MUSDALUB)

e.      MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)

f.       MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA (MUSCABLUB)

 

 

Pasal 17

 

(1). RAPAT-RAPAT TERDIRI DARI : RAPAT PIMPINAN, RAPAT KERJA, RAPAT PENGURUS DAN RAPAT DEWAN PENASEHAT.

 

(2). URAIAN SEPERTI TERSEBUT PADA AYAT (1) DIATAS, DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

 

 

 

BAB XII

 

K E U A N G A N

 

Pasal 18

 

(1). KEUANGAN ORGANISASI DIPEROLEH DARI :

 

a.      IURAN ANGGOTA

b.     USAHA YANG SAH

c.      BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT.

 

(2). PENGATURAN KEUANGAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB XIII

 

A T R I B U T

 

Pasal 19

 

(1). ATRIBUT ORGANISASI TERDIRI DARI :

 

a.      LAMBANG FKPPI

b.     LAMBANG KELUARGA BESAR FKPPI

c.      PANJI/PATAKA

d.     HYMNE DAN MARS

e.      BENDERA

f.       SERAGAM ANGGOTA DAN KELENGKAPANNYA.

 

(2). BENTUK, MAKNA, ARTI DAN UKURAN LAMBANG FKPPI SERTA TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAN ATRIBUT LAINNYA DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB XIV

 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 20

 

(1). PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAPAT DILAKUKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DILAKUKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

(2). DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA OLEH 2/3 DARI PENGURUS DAERAH DAN 2/3 PENGURUS CABANG.

 

(3). KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.

 

 

BAB XV

 

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 21

 

(1). FKPPI HANYA DAPAT DIBUBARKAN DENGAN MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

(2). DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA DARI PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS CABANG.

 

(3). KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.

 

 

BAB XVI

 

P E N U T U P

 

Pasal 23

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA TIDAK BOLEH MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN BUNYI DAN JIWA ANGGARAN DASAR.

 

 

Pasal 24

 

ANGGARAN DASAR INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 14 Oktober 2003

 

 

PRESIDIUM

 

MUSYAWARAH NASIONAL VII

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN

PUTRA PUTRI TNI-POLRI