Make your own free website on Tripod.com

 

Lampiran II : Keputusan Musyawarah Nasional VII GM FKPPI 2003

Nomor : Skep-04/MUNAS VII/GM FKPPI/X/2003

Tanggal : 14 Oktober 2003.

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

BAB I

 

U M U M

 

Pasal 1

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA INI MERUPAKAN URAIAN / PENJABARAN DAN ATAU MEMUAT HAL-HAL YANG TIDAK ATAU BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR.

 

 

BAB II

 

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI

 

Pasal 2

 

(1). SEMANGAT SUMPAH PEMUDA, ADALAH SEMANGAT KEPELOPORAN YANG MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN.

 

(2). SEMANGAT JUANG 45 ADALAH SEMANGAT RELA BERKORBAN DAN PANTANG MENYERAH DEMI BANGSA DAN NEGARA.

 

(3). SEMANGAT SAPTA MARGA DAN TRI BRATA ADALAH SEMANGAT PENGABDIAN DAN DISIPLIN.

 

Pasal 3

 

(1). IKRAR PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA 12 SEPTEMBER 1978 PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN KESEPAKATAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM MEMBENTUK WADAH PERJUANGAN.

 

(2). TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN PENGEJAWANTAHAN DARI IKRAR PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA 12 SEPTEMBER 1978 UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN MERUPAKAN PENGGUGAH SEMANGAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN PERJUANGAN KELUARGA BESAR FKPPI.

 

 

 

(3). GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH KERANGKA PERJUANGAN DALAM MENDHARMA BAKTIKAN DIRI UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

 

(4). MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SWA DHARMA EKA KERTA YANG BERARTI MANDIRI DALAM TEKAD UNTUK BERBAKTI PADA BANGSA DAN NEGARA.

 

Pasal 4

 

(1). PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI.

 

(2). TATA CARA PENGGUNAAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB III

 

K E A N G G O T A A N

 

Pasal 5

 

(1). ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMENUHI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN MENGIKAT DIRINYA DENGAN ORGANISASI.

 

(2). KEANGGOTAAN GENERASI MUDA FKPPI DAPAT DIRANGKAP DENGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK YANG BERLANDASKAN PANCASILA, UUD 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

 

(3). KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 6

 

(1). ANGGOTA BIASA ADALAH : PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN ATAU PUTRA PUTRI TNI-POLRI.

 

(2). ANGGOTA LUAR BIASA ADALAH :

 

a.              PUTRA PUTRI PEGAWAI NEGRI SIPIL TNI-POLRI, BAIK YANG MASIH AKTIF MAUPUN YANG TELAH DIBERHENTIKAN DENGAN HAK PENSIUN.

b.              ISTRI/SUAMI ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPI

c.              ANAK DARI ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPI

 

 

 

 

(3). USIA SETIAP ANGGOTA ADALAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN KRITERIA PEMUDA YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 

(4). ANGGOTA KEHORMATAN ADALAH TOKOH PERORANGAN BAIK TNI-POLRI MAUPUN SIPIL YANG BERJASA BESAR TERHADAP KELUARGA BESAR FKPPI.

 

(5). KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN KEHORMATAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI..

 

Pasal 7

 

(1). SETIAP ANGGOTA BERHAK ;

 

a. MEMPEROLEH PERLAKUAN YANG SAMA DARI/UNTUK ORGANISASI.

b. MENGELUARKAN PENDAPAT DAN MENGAJUKAN USUL ATAU SARAN.

c. MEMPEROLEH KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN DAN PENDIDIKAN KADER DARI ORGANISASI.

 

(2). SETIAP ANGGOTA BIASA MEMPUNYAI HAK MEMILIH DAN DIPILIH.

 

(3). SETIAP ANGGOTA BERKEWAJIBAN ;

 

a. MENJUNJUNG TINGGI NAMA DAN KEHORMATAN ORGANISASI.

b. MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI.

c. MENTAATI DAN MELAKSANAKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA SELURUH KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

(2). KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 8

 

(1). SETIAP ANGGOTA KEHILANGAN KEANGGOTAAN / BERHENTI SEBAGAI ANGGOTA KARENA :

 

a. MENINGGAL DUNIA.

b. ATAS PERMINTAAN SENDIRI YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGURUS SETEMPAT SECARA TERTULIS.

c. DIBERHENTIKAN KARENA MEMBUAT KESALAHAN-KESALAHAN YANG MERUGIKAN ORGANISASI SECARA SENGAJA DAN MELANGGAR SEMUA KETENTUAN-KETENTUAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN, DAN SETIAP ANGGOTA YANG AKAN DIBERHENTIKAN BERHAK MEMBELA DIRI DALAM RAPAT YANG DIADAKAN UNTUK ITU.

 

d. TELAH MELEWATI BATAS USIA PERSYARATAN KRITERIA PEMUDA YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KECUALI UNTUK PENGURUS YANG TELAH MELEWATI BATAS USIA PERSYARATAN KRITERIA PEMUDA BERAKHIR SAMPAI HABIS MASA JABATANNYA.

(2). TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 9

 

(1). SETIAP ANGGOTA BERHAK MENDAPATKAN KARTU TANDA ANGGOTA SESUAI DENGAN STATUS KEANGGOTAANNYA

 

(2). BENTUK KARTU ANGGOTA DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB IV

 

K A D E R

 

Pasal 10

 

(1). KADER GENERASI MUDA FKPPI ADALAH ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI YANG TELAH DITELITI BERDASARKAN KETENTUAN - KETENTUAN ORGANISASI.

 

(2). KETENTUAN MENGENAI KADER DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 11

 

(1). PENGKADERAN GENERASI MUDA FKPPI MERUPAKAN BAGIAN AKTIFITAS ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN.

 

(2). PENGKADERAN GENERASI MUDA FKPPI SECARA FORMAL DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI, MENGENAI SISTIM PENGKADERAN.

 

Pasal 12

 

(1). LEMBAGA PENGELOLA KADER KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SUATU LEMBAGA YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN INVENTARISASI KADER DAN MEMANTAU PERKEMBANGAN SERTA PRESTASI KADER KELUARGA BESAR FKPPI

 

(2). LEMBAGA PENGELOLA KADER DIBENTUK DITINGKAT PUSAT, DAERAH DAN CABANG.

 

(3). KETENTUAN MENGENAI PENGELOLA KADER DIATUR DIDALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB V

 

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

 

Pasal 13

 

(1). IURAN ANGGOTA, SUMBANGAN-SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DAN USAHA YANG SAH SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

(2). HAL-HAL YANG MENYANGKUT KEKAYAAN ORGANISASI, BAIK YANG MERUPAKAN PEMASUKAN MAUPUN PENGELUARAN DARI DAN UNTUK ORGANISASI, WAJIB UNTUK DIPERTANGGUNG JAWABKAN PADA FORUM-FORUM YANG AKAN DIATUR DAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB VI

 

ATRIBUT ORGANISASI

 

Pasal 14

 

(1). BENTUK MAKNA DAN ARTI LAMBANG PANJI/PATAKA DAN BENDERA GENERASI MUDA FKPPI ADALAH SEPERTI YANG TERDAPAT DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.

 

(2). UKURAN LAMBANG, PANJI/PATAKA, BENDERA, SERAGAM ORGANISASI DAN KELENGKAPANNYA SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA, DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISIASI.

 

Pasal 15

 

(1). HYMNE DAN MARS, ADALAH HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI YANG TERDAPAT DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN

 

(2). TATA CARA PENGGUNAAN HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

 

 

 

 

BAB VII

 

DEWAN PEMBINA

 

Pasal 16

 

(1). DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT PUSAT ADALAH ; PANGLIMA TNI, KAPOLRI, KEPALA STAF ANGKATAN DAN KETUA UMUM DPP. PEPABRI.

 

(2). DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT DAERAH ADALAH ; PIMPINAN TNI-POLRI DAN KETUA DPD PEPABRI YANG BERADA DI DAERAH TERSEBUT.

 

(3). DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT CABANG ADALAH ; PIMPINAN TNI-POLRI DAN KETUA DPC PEPABRI YANG BERADA DI DAERAH TERSEBUT.

 

(4). DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT RAYON ADALAH; PIMPINAN TNI-POLRI DAN KETUA ANCAB PEPABRI YANG BERADA DI DAERAH TERSEBUT.

 

(5). PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT SUB RAYON ADALAH KOMANDAN KOMPLEK / BABINSA/ BIMASPOL

 

Pasal 17

 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PEMBINA PADA SEMUA TINGKATAN ADALAH ;

 

a. MEMBERIKAN PETUNJUK SARAN DAN BANTUAN KEPADA PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DALAM MENJALANKAN SELURUH KEGIATAN USAHA ORGANISASI.

 

b.      MENGARAHKAN KEBIJAKSANAAN/KEPUTUSAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI BILA DINILAI MENYIMPANG DARI KETENTUAN-KETENTUAN ORGANISIASI.

 

 

BAB VIII

 

DEWAN PERTIMBANGAN

 

Pasal 18

 

(1). DEWAN PERTIMBANGAN GENERASI MUDA FKPPI MERUPAKAN BADAN YANG BERSIFAT KOLEKTIF DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT :

 

 

a. KETUA

b. WAKIL-WAKIL KETUA

c. SEKRETARIS

d. WAKIL-WAKIL SEKRETARIS

e. ANGGOTA

 

(2). KETUA DEWAN PERTIMBANGAN GENERASI MUDA FKPPI ADALAH KETUA UMUM FKPPI DAN SEKRETARIS JENDERAL FKPPI ADALAH SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN.

 

(3). PERSONALIA DEWAN PERTIMBANGAN ADALAH KADER KELUARGA BESAR FKPPI YANG MEMPUNYAI DEDIKASI, PRESTASI DAN REPUTASI DALAM ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI DAN DIPILIH DAN DISAHKAN DALAM MUSYAWARAH NASIONAL.

 

Pasal 19

 

(1). WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PERTIMBANGAN ADALAH ;

 

a. MEMBERIKAN PERTIMBANGAN, PETUNJUK DAN SARAN KEPADA PENGURUS PUSAT DALAM RANGKA MENJALANKAN SELURUH KEGIATAN ORGANISASI BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK.

 

b. MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP USULAN PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN KEPADA PENGURUS PUSAT DALAM SUATU RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN YANG DIADAKAN UNTUK ITU.

 

(2). MELAKSANAKAN RAPAT-RAPAT, MINIMAL TIGA BULAN SEKALI.

 

 

BAB IX

 

DEWAN PENASEHAT

 

Pasal 20

 

(1). DEWAN PENASEHAT GENERASI MUDA FKPPI MERUPAKAN BADAN YANG BERSIFAT KOLEKTIF DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT ;

 

a. KETUA

b. WAKIL-WAKIL KETUA

c. SEKRETARIS

d. WAKIL-WAKIL SEKERETARIS

e. ANGGOTA

 

 

 

(2). KETUA DEWAN PENASEHAT DAERAH GENERASI MUDA FKPPI ADALAH KETUA PD FKPPI DAN SEKRETARIS PD FKPPI ADALAH SEKRETARIS DEWAN PENASEHAT.

 

(3). KETUA DEWAN PENASEHAT CABANG GENERASI MUDA FKPPI ADALAH KETUA PC FKPPI DAN SEKRETARIS PC FKPPI ADALAH SEKRETARIS DEWAN PENASEHAT.

 

(4). PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAERAH, CABANG DAN RAYON ADALAH KADER KELUARGA BESAR FKPPI YANG MEMPUNYAI DEDIKASI, PRESTASI DAN REPUTASI DALAM ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI DIPILIH DAN DISAHKAN DALAM MUSYAWARAH DAEREAH, MUSYAWARAH CABANG DAN MUSYAWARAH RAYON.

 

(5). JUMLAH PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAERAH, DEWAN PENASEHAT CABANG DAN DEWAN PENASEHAT RAYON DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN.

 

Pasal 21

 

(1). WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENASEHAT ADALAH ; MEMBERI PETUNJUK DAN SARAN KEPADA PENGURUS DAERAH/ PENGURUS CABANG/PENGURUS RAYON SESUAI DENGAN TINGKATAN DEWAN PENASEHATNYA, DALAM RANGKA MELAKSANAKAN SELURUH KEGIATAN ORGANISASI BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK.

 

(2). MELAKSANAKAN RAPAT-RAPAT MINIMAL SETIAP TIGA BULAN SEKALI.

 

 

BAB X

 

SUSUNAN PENGURUS

 

Pasal 22

 

(1). PENGURUS PUSAT ADALAH BADAN PELAKSANA YANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS DEPARTEMEN.

 

(2). PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM MUSYAWARAH NASIONAL GENERASI MUDA FKPPI.

 

(3). PENGURUS DEPARTEMEN DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI.

 

(4). PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT TERDIRI DARI ;

 

 

 

 

a. SEORANG KETUA UMUM

b. SEPULUH ORANG KETUA

c. SEORANG SEKRETARIS JENDERAL

d. LIMA ORANG WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

e. SEORANG BENDAHARA UMUM

f. EMPAT ORANG BENDAHARA

 

(5). SETIAP PENGURUS DEPARTEMEN SEBANYAK-BANYAKNYA TERDIRI DARI 3 (TIGA) ORANG.

 

(6). PENGURUS PLENO TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT DAN PENGURUS DEPARTEMEN.

 

(7). SETIAP PERSONALIA PENGURUS PUSAT HARUS BERDOMISILI DI IBUKOTA NEGARA.

 

(8). JUMLAH PENGURUS PLENO PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI SEBANYAK-BANYAKNYA 50 ORANG.

 

Pasal 23

 

(1). PENGURUS DAERAH ADALAH BADAN PELAKSANA YANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.

 

(2). PENGURUS HARIAN DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM MUSYAWARAH DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.

 

(3). PENGURUS BIRO DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.

 

(4). PENGURUS HARIAN DITINGKAT DAERAH TERDIRI DARI ;

 

a. SEORANG KETUA

b. WAKIL KETUA SEBANYAK-BANYAKNYA 7 (TUJUH) ORANG

c. SEORANG SEKRETARIS

d. 3 (TIGA) ORANG WAKIL SEKRETARIS

e. SEORANG BENDAHARA

f. DUA ORANG WAKIL BENDAHARA

 

(5). SETIAP PENGURUS BIRO SEBANYAK-BANYAKNYA TERDIRI DARI 3 (TIGA) ORANG.

 

(6). PENGURUS PLENO DAERAH TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.

 

(7). SETIAP PERSONALIA PENGURUS DAERAH HARUS BERDOMISILI DI IBUKOTA PROVINSI.

 

 

(8). JUMLAH PERSONALIA PENGURUS PLENO PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI SEBANYAK-BANYAKNYA 45 ORANG.

 

Pasal 24

 

(1). PENGURUS CABANG ADALAH BADAN PELAKSANA YANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.

 

(2). PENGURUS HARIAN DITINGKAT CABANG DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM MUSYAWARAH CABANG GENERASI MUDA FKPPI.

 

(3). PENGURUS BAGIAN DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI.

 

(4). PENGURUS HARIAN DITINGKAT CABANG TERDIRI DARI ;

 

a. SEORANG KETUA

b. WAKIL KETUA SEBANYAK-BANYAKNYA 5 (LIMA) ORANG

c. SEORANG SEKRETARIS

d. 2 (DUA) ORANG WAKIL SEKRETARIS

e. SEORANG BENDAHARA

f. DUA ORANG WAKIL BENDAHARA

 

(5). SETIAP PENGURUS BAGIAN SEBANYAK-BANYAKNYA TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.

 

(6). PENGURUS PLENO CABANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS BAGIAN.

 

(7). SETIAP PERSONALIA PENGURUS CABANG HARUS BERDOMISILI DI IBUKOTA KABUPATEN / KOTA MADYA ATAU KOTA ADMINISTRATIF .

 

(8). JUMLAH PERSONALIA PENGURUS PLENO CABANG GENERASI MUDA FKPPI SEBANYAK-BANYAKNYA 42 ORANG.

 

Pasal 25

 

(1). PENGURUS RAYON ADALAH BADAN PELAKSANA YANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS SEKSI.

 

(2). PENGURUS HARIAN DITINGKAT RAYON DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM MUSYAWARAH RAYON GENERASI MUDA FKPPI.

 

(3). PENGURUS SEKSI DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI.

 

 

 

(4). PENGURUS HARIAN DITINGKAT RAYON TERDIRI DARI ;

 

a. SEORANG KETUA

b. WAKIL KETUA SEBANYAK-BANYAKNYA 3 (TIGA) ORANG

c. SEORANG SEKRETARIS

d. SEORANG WAKIL SEKRETARIS

e. SEORANG BENDAHARA

f. SEORANG WAKIL BENDAHARA

 

(5). SETIAP PENGURUS SEKSI SEBANYAK-BANYAKNYA TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.

 

(6). PENGURUS PLENO RAYON TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN PENGURUS RAYON DAN PENGURUS SEKSI.

 

(7). PENGURUS RAYON MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KOORDINATOR SUB RAYON.

 

(8). SETIAP PERSONALIA PENGURUS RAYON HARUS BERDOMISILI DIKECAMATAN RAYON BERSANGKUTAN.

 

(9). JUMLAH PENGURUS PLENO PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI SEBANYAK-BANYAKNYA 27 ORANG.

 

Pasal 26

 

SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB SUB RAYON DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB XI

 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

 

Pasal 27

 

PENGURUS PUSAT MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERRIKUT :

 

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA.

 

c. MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN, PETUNJUK DAN SARAN DEWAN PERTIMABANGAN.

 

 

d. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUNAS.

 

e. MENGUKUHKAN SUSUNAN PENGURUS DAERAH.

 

f. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS DAERAH.

 

Pasal 28

 

PENGURUS DAERAH MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERRIKUT :

 

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, PENGURUS PUSAT DAN DEWAN PENASEHAT DAERAH.

 

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSDA.

 

d. MENGUKUHKAN SUSUNAN PENGURUS CABANG.

 

f. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS CABANG.

 

Pasal 29

 

PENGURUS CABANG MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERRIKUT :

 

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAERAH DAN DEWAN PENASEHAT CABANG.

 

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSCAB.

 

d. MENGUKUHKAN SUSUNAN PENGURUS RAYON.

 

e. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS RAYON.

 

Pasal 30

 

PENGURUS RAYON MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERRIKUT :

 

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA PENGURUS CABANG DAN DEWAN PENASEHAT RAYON.

 

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSRA.

 

d. MENGUKUHKAN SUSUNAN KOORDINATOR SUB RAYON.

 

e. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI KOORDINATOR SUB RAYON DAN ATAU ANGGOTA.

 

Pasal 31

 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SUB RAYON DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB XII

 

KETENTUAN PENGURUS DAN KEPENGURUSAN

 

Pasal 32

 

KETENTUAN MENGENAI PENGURUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;

 

a.        SEMUA PERSONALIA PENGURUS DI SEMUA TINGKATAN DIUTAMAKAN MEMILIKI KUALIFIKASI KADER GENERASI MUDA FKPPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

 

b.        MAMPU BEKERJA SAMA SECARA KOLEKTIF DAN MAMPU MENINGKATKAN SERTA MENGEMBANGKAN GENERASI MUDA FKPPI.

 

c.         DAPAT MELUANGKAN WAKTU DAN SANGGUP BEKERJA AKTIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ORGANISASI.

 

d.        TIDAK MERANGKAP JABATAN DALAM WADAH ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPI.

 

e.        TETAP MENJABAT DALAM KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI SAMPAI BERAKHIRNYA MASA BHAKTI, BILA TELAH MELEWATI BATAS KRITERIA PEMUDA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 

 

 

Pasal 33

 

KETENTUAN MENGENAI KEPENGURUSAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

 

a.        SEMUA TINGKAT KEPENGURUSAN MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI SERTA SEMUA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

b.        SEMUA TINGKAT KEPENGURUSAN BERKEWAJIBAN MENJAGA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI DAN YANG TELAH DITETAPKAN, AGAR DITAATI OLEH ANGGOTA.

 

Pasal 34

 

(1). DITINGKAT PUSAT DIBENTUK DEPARTEMEN, DITINGKAT DAERAH DIBENTUK BIRO, DITINGKAT CABANG DIBENTUK BAGIAN DAN DITINGKAT RAYON DIBENTUK SEKSI.

 

(2). DEPARTEMEN / BIRO / BAGIAN / SEKSI ADALAH KELENGKAPAN ORGANISASI YANG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM SATUAN ADMINISTRASI KEPENGURUSAN.

 

(3). DEPARTEMEN / BIRO / BAGIAN / SEKSI TERDIRI DARI :

 

a.      ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI;

b.      PENERANGAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA;

c.      HUBUNGAN ANTAR GENERASI MUDA DAN OLAHRAGA;

d.      PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;

e.      KEROHANIAN, PEMBINAAN MENTAL DAN PENGABDIAN MASYARAKAT;

f.        HUKUM DAN WAJIB BELA NEGARA;

g.      TENAGA KERJA, KOPERASI DAN WIRASWASTA;

h.      KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;

i.        PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

j.         PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;

 

(4). JENIS BIRO, BAGIAN DAN SEKSI DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XIII

 

LEMBAGA, KOPERASI DAN YAYASAN

 

Pasal 35

 

(1). LEMBAGA MERUPAKAN BAGIAN DARI GENERASI MUDA FKPPI YANG BERNAMA LEMBAGA SWA DHARMA EKA KERTA DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI SESUAI DENGAN TINGKAT KEPENGURUSAN SERTA DAPAT DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

 

(2). FUNGSI LEMBAGA ADALAH MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DALAM BIDANG-BIDANG PROFESI, MINAT DAN BAKAT DALAM RANGKA MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI DAN KOMUNIKASI ANGGOTA.

 

(3). KETENTUAN TENTANG PEMBENTUKAN, JENIS DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 36

 

(1). KOPERASI MERUPAKAN BADAN DILINGKUNGAN KELUARGA BESAR FKPPI YANG BERBENTUK KOPERASI SERBA USAHA DAN BERNAMA SWA DHARMA EKA KERTA DISINGKAT KOPSWADEK.

 

(2). BERANGGOTAKAN ANGGOTA KELUARGA BESAR FKPPI.

 

(3). MERUPAKAN WAHANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

 

(4). KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA KOPERASI DENGAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 37

 

(1). YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM TETAP YANG SECARA ORGANISATORIS MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI, BERNAMA YAYASAN SWA DHARMA EKA KERTA BERKEDUDUKAN DI PUSAT.

 

(2). YAYASAN BERFUNGSI DAN MERUPAKAN MITRA PERJUANGAN GENERASI MUDA FKPPI DALAM MENUNJANG TUJUAN ORGANISASI.

 

(3). KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA YAYASAN DENGAN PENGURUS GENERASI MUDA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

BAB XIV

 

PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 38

 

(1). PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL, TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. DEWAN PERTIMBANGAN;

c. PENGURUS PUSAT;

d. UNSUR PENGURUS DAERAH;

e. UNSUR PENGURUS CABANG;

 

(2). PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. DEWAN PERTIMBANGAN;

c. PENGURUS PUSAT;

d. UNSUR PENGURUS DAERAH;

e. UNSUR PENGURUS CABANG;

 

(3). PESERTA MUSYAWARAH DAERAH TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. UNSUR PENGURUS PUSAT;

c. DEWAN PENASEHAT DAERAH;

d. PENGURUS DAERAH;

e. UNSUR PENGURUS CABANG;

 

(4). PESERTA MUSYAWARAH CABANG TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. UNSUR PENGURUS DAERAH;

c. DEWAN PENASEHAT CABANG;

d. PENGURUS CABANG;

e. UNSUR PENGURUS RAYON;

 

(5). PESERTA MUSYAWARAH RAYON TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. UNSUR PENGURUS CABANG;

c. DEWAN PENASEHAT RAYON;

d. PENGURUS RAYON;

e. KOORDINATOR SUB-RAYON DAN ATAU ANGGOTA;

 

Pasal 39

 

(1). PESERTA RAPAT KERJA NASIONAL TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. DEWAN PERTIMBANGAN;

c. PENGURUS PUSAT;

 

d. UNSUR PENGURUS DAERAH;

 

(2). PESERTA RAPAT KERJA DAERAH TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;

c. PENGURUS DAERAH;

d. UNSUR PENGURUS CABANG;

 

(3). PESERTA RAPAT KERJA CABANG TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. DEWAN PENASEHAT CABANG;

c. PENGURUS CABANG;

d. UNSUR PENGURUS RAYON;

 

(4). JIKA DIPERLUKAN PENGURUS RAYON DAPAT MENGADAKAN RAPAT KERJA RAYON.

 

(5). PESERTA RAPAT KERJA RAYON TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. DEWAN PENASEHAT RAYON;

c. PENGURUS RAYON;

d. UNSUR PENGURUS SUB RAYON / ANGGOTA;

 

Pasal 40

 

(1). PESERTA RAPAT PIMPINAN PUSAT TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. DEWAN PERTIMBANGAN;

c. PENGURUS PUSAT;

d. UNSUR PENGURUS DAERAH;

 

(2). PESERTA RAPAT PIMPINAN DAERAH TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;

c. PENGURUS DAERAH;

d. UNSUR PENGURUS CABANG;

 

(3). PESERTA RAPAT PIMPINAN CABANG TERDIRI DARI :

a. UNSUR DEWAN PEMBINA;

b. DEWAN PENASEHAT CABANG;

c. PENGURUS CABANG;

d. KETUA DAN SEKRETARIS PENGURUS RAYON;

 

Pasal 41

 

MEKANISME RAPAT-RAPAT PENGURUS DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB XV

 

WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 42

 

(1). WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL MELIPUTI :

 

a.        MENYEMPURNAKAN DAN MENETAPKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA;

b.        MENETAPKAN PROGRAM UMUM DAN KEBIJAKSANAAN ORGANISASI;

c.         MENETAPKAN DEWAN PEMBINA PUSAT;

d.        MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENGURUS PUSAT;

e.        MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT;

 

(2). DIADAKAN 3 (TIGA) TAHUN SEKALI.

 

(3). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

 

Pasal 43

 

(1). MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUNAS.

 

(2). DIADAKAN APABILA KEADAAN ORGANISASI SANGAT GENTING, SEHINGGA MENGANCAM KELANGSUNGAN HIDUP ORGANISASI.

 

(3). DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS PUSAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS DAERAH.

 

(4). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

 

Pasal 44

 

(1). WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH MELIPUTI :

 

a.        MENYUSUN PROGRAM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM.

b.        MENETAPKAN DEWAN PEMBINA DAERAH.

c.         MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS DAERAH.

d.        MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS DAERAH.

 

(2). DIADAKAN 3 (TIGA) TAHUN SEKALI.

 

 

(3). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.

 

Pasal 45

 

(1). WEWENANG MUSYAWARAH CABANG MELIPUTI :

 

a.        MENYUSUN PROGRAM CABANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH.

b.        MENETAPKAN DEWAN PEMBINA CABANG.

c.         MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT CABANG DAN PENGURUS CABANG.

d.        MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS CABANG.

 

(2). DIADAKAN 3 (TIGA) TAHUN SEKALI.

 

(3). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

 

Pasal 46

 

(1). WEWENANG MUSYAWARAH RAYON MELIPUTI :

 

a.      MENYUSUN PROGRAM RAYON DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM CABANG.

b.      MENETAPKAN DEWAN PEMBINA RAYON.

c.      MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT RAYON DAN PENGURUS RAYON.

d.      MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS RAYON.

 

(2). DIADAKAN 3 (TIGA) TAHUN SEKALI.

 

(3). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS RAYON.

 

Pasal 47

 

(1). WEWENANG RAPAT KERJA NASIONAL MELIPUTI :

 

a.        MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT.

b.        MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM UMUM.

 

(2). SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUNAS

 

(3). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

 

Pasal 48

 

(1). WEWENANG RAPAT KERJA DAERAH MELIPUTI :

 

a.        MENGEVALUASI PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH.

b.        MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM DAERAH.

 

(2). SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSDA

 

(3). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.

 

Pasal 49

 

(1). WEWENANG RAPAT KERJA CABANG MELIPUTI :

 

a.        MENGEVALUASI PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG.

 

b.        MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM KERJA CABANG.

 

(2). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

 

Pasal 50

 

(1). WEWENANG RAPAT KERJA RAYON MELIPUTI :

 

a.        MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON.

b.        MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM RAYON.

 

(2). DISELENGGARAKAN JIKA DIPERLUKAN.

 

Pasal 51

 

(1). RAPAT-RAPAT PIMPINAN DITINGKAT PUSAT / DAERAH / CABANG, MEMILIKI WEWENANG MENETAPKAN / MEMUTUSKAN HAL-HAL YANG MENDESAK YANG DIHADAPI OLEH ORGANISASI.

 

(2). KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT PIMPINAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGRAN RUMAH TANGGA.

 

(3). RAPAT-RAPAT PIMPINAN DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XVI

 

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

Pasal 52

 

HAK SUARA DAN HAK BICARA BAGI PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT YANG DIATUR DALAM BAB XVI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

 

a.        HAK SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SESEORANG PESERTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.

 

b.        HAK BICARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SESEORANG PESERTA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, USUL ATAU SARAN DALAM SETIAP PERSIDANGAN.

 

Pasal 53

 

(1). MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT SEPERTI YANG TERSEBUT DALAM BAB XIII ANGGARAN DASAR ADALAH SAH, APABILA DIHADIRI OLEH LEBIH DARI (SETENGAH) JUMLAH PESERTA.

 

(2). PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA AZASNYA DIUSAHAKAN SEJAUH MUNGKIN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DAN APABILA HAL INI TIDAK MUNGKIN, MAKA KEPUTUSAN AKAN DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.

 

(3). DALAM HAL MUSYAWARAH MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PEMILIHAN PIMPINAN, SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH YANG HADIR.

 

 

BAB XVII

 

P E N U T U P

 

Pasal 54

 

(1). HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI AKAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN ORGANISASI DAN ATAU KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGRAN DASAR DAN ANGGRAN RUMAH TANGGA.

 

 

 

 

(2). ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI HANYA DAPAT DIRUBAH DALAM MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA.

 

(3). ANGGARAN RUMAH TANGGA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Oktober 2003

---------------------------------------------

 

MUSYAWARAH NASIONAL VII GENERASI MUDA

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN

PUTRA PUTRI TNI-POLRI

 

PRESIDIUM