Lampiran  I    : Keputusan Musyawarah Nasional VII GM FKPPI – 2003

Nomor            : Skep-05/MUNAS VII/GM FKPPI/X/2003

Tanggal         : 14 Oktober 2003.

 

 

ANGGARAN DASAR

 

PEMBUKAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR DAN SADAR SEPENUHNYA AKAN TANGGUNG JAWAB KAMI SEBAGAI PUTRA PUTRI BANGSA INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL .

 

BAHWA KAMI GENERASI MUDA PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  YANG LAHIR DARI PATRIOT-PATRIOT BANGSA INDONESIA SADAR AKAN FUNGSINYA SEBAGAI GENERASI PENERUS BERKEWAJIBAN MELANJUTKAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL  DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.

 

BAHWA DENGAN INI KAMI GENERASI MUDA  PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI MEMBENTUK SUATU ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA YANG BERNAMA GENERASI MUDA FORUM  KOMUNIKAKSI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG DISINGKAT GENERASI MUDA FKPPI DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA WADAH ORGANISASI GENERASI MUDA FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG DISINGKAT GENERASI MUDA FKPPI YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI KELUARGA BESAR FKPPI DAN KELUARGA BESAR TNI-POLRI SEBAGAI WADAH UNTUK MEMPERSIAPKAN/MEMBERDAYAKAN KADER BANGSA DIBAWAH PEMBINAAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

 

BAHWA UNTUK MAKSUD DAN TUJUAN TERSEBUT DIATAS, DEMI TERTIB DAN TERATURNYA MEKANISME ORGANISASI, MAKA DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BERIKUT :

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  I

 

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

 

Pasal  1

 

(1).    ORGANISASI INI BERNAMA  :  GENERASI MUDA FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESDIA (TNI-POLRI) DISINGKAT GENERASI MUDA FKPPI.

 

(2).    GENERASI MUDA FKPPI BERDIRI PADA TANGGAL 12 SEPETEMBER 1978 DI JAKARTA DAN DIKEMBANGKAN MENJADI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1995, UNTUK WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN.

 

(3).   PUSAT ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA KESATUAN  REPUBLIK INDONESIA.

 

 

BAB  II

 

STATUS DAN KEDAULATAN

 

Pasal  2

 

GENERASI MUDA  FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KOORDINATIF DENGAN PEPABRI DAN FKPPI BERSUMBER DARI IKATAN KESEJARAHAN, EMOSIONAL, ASPIRASI DAN CITA-CITA DALAM LINGKUP KELUARGA BESAR TNI-POLRI DIBAWAH PEMBINAAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

 

Pasal  3

 

KEDAULATAN TERTINGGI ORGANISIASI ADA PADA ANGGOTA DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III

 

AZAS DAN SIFAT

 

Pasal   4

 

GENERASI MUDA FKPPI BERAZASKAN PANCASILA.

 

Pasal  5

 

(1). GENERASI  MUDA FKPPI MERUPAKAN BAHAGIAN  KOMPONEN KEKUATAN BANGSA.

 

(2). GENERASI MUDA FKPPI ADALAH ORGANISIASI KEMASYARAKATAN PEMUDA YANG MERUPAKAN SATU-SATUNYA WADAH ORGANISIASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI.

 

 

BAB  IV

 

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI

 

Pasal  6

 

LANDASAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH :

a. SEMANGAT SUMPAH PEMUDA.

b. SEMANGAT JUANG 45

c. SEMANGAT SAPTA MARGA

d. SEMANGAT TRI BRATA

 

Pasal  7

 

PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH

a. IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut IKRAR FKPPI).

b. TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI (yang disebut TEKAD FKPPI).

c. GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (yang disebut GERAK JUANG   FKPPI).

d.  MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut MOTIVASI JUANG FKPPI.

 

 

 

 

 

 

BAB  V

 

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

 

Pasal  8

 

(1).   GENERASI MUDA  FKPPI MENGHIMPUN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN PANCASILA DAN BERWATAK LUHUR SEHINGGA TERBENTUK KADER-KADER PIMPINAN BANGSA YANG MEMILIKI :

a.      KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SERTA SIKAP MENTAL, MORAL DAN BUDI PEKERTI YANG LUHUR.

 

b.     KECERDASAN, TANGGAP DAN TERAMPIL SERTA SEHAT JASMANI DAN ROHANI.

 

c.      KESETIAAN DAN PENGABDIAN PADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEHINGGA MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PANCASILAIS DAN MEWUJUDKAN PUTRA PUTRI YANG BERWATAK TERPUJI, MEMILIKI RASA SOLIDARITAS  SERTA MEMPUNYAI PEMIKIRAN DAN ORIENTASI KEPADA PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

 

(2).   GENERASI MUDA FKPPI BERMAKSUD MEMPERSIAPKAN PEMUDA YANG MAMPU MENJADI PELOPOR DAN PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

 

Pasal  9

 

(1).   GENERASAI MUDA FKPPI BERTUJUAN MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN SEMANGAT PENGABDIAN KEPADA ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN CINTA TANAH AIR. 

 

(2).   GENERASI MUDA FKPPI BERTUJUAN MENGEMBANGKAN DAN MENDAYAGUNAKAN POTENSI YANG DIMILIKI PUTRA PUTR PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI, SEHINGGA TERBENTUK CIPTA DAN KARSA DALAM SEMANGAT KEBERSAMAAN YANG DIABADIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

 

 

 

 

Pasal  10

 

(1).   GENERASI MUDA FKPPI SEBAGAI ORGANISASI BERFUNGSI MENJEMBATANI BERBAGAI LATAR BELAKANG SOSIAL SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJALIN KERJA SAMA YANG BERSIFAT KEKERABATAN DARI SUMBER YANG SAMA SECARA SERASI, SEIMBANG DAN SELARAS SEHINGGA TERCAPAI CITA-CITA BERSAMA.

 

(2).   GENERASI MUDA FKPPI BERFUNGSI SEBAGAI PENGEMBAN  MISI TNI-POLRI SERTA PENERUS AMAL USAHA TNI-POLRI SEPERTI YANG TERCERMIN DALAM SAPTA MARGA DAN TRI BRATA.

 

(3).   GENERASI MUDA FKPPI BERFUNGSI SEBAGAI KATALISATOR DAN KOMUNIKATOR DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN BANGSA.

 

BAB  VI

 

U  S  A  H  A

 

Pasal  11

 

UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIMAKSUD PASAL 8, GENERASI MUDA FKPPI MENITIK BERATKAN USAHANYA PADA :

 

a.  MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN DAN PENGAMALAN  PANCASILA DAN UUD 1945 DEMI MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

 

b.  MENDORONG DAN MEMPERTEBAL SEMANGAT KEBANGSAAN DALAM MENERUSKAN PEMBAHARUAN SERTA PEMBANGUNAN NASIONAL.

 

c.  MENDORONG DAN MENGEMBANGKAN SOSIAL EKONOMI SEBAGAI USAHA BERSAMA YANG BER-ASASKAN KEKELUARGAAN SERTA MENINGKATKAN KEMITRAAN USAHA ANGGOTANYA YANG DIABADIKAN SEPENUHNYA UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

 

d.  MENGEMBANGKAN TATANAN SOSIAL EKONOMI YANG MANDIRI SEBAGAI USAHA BERSAMA SERTA MENDORONG KEMITRAAN USAHA YANG DIABADIKAN SEPENUHNYA UNTUK KESEJAHTERAAN PUTRA PUTRI PUTNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM LINGKUP KELUARGA BESAR FKPPI.

         

e.  MENDORONG DAN MENINGKATKAN KUALITAS ANGGOTA UNTUK MENJADI KADER-KADER PIMPINAN BANGSA YANG BERWAWASAN NASIONAL.

 

f.   MENJALIN KERJASAMA YANG SERASI ANTAR LEMBAGA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA  UNTUK MENCAPAI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG BERDASARKAN KEKELUARGAAN DAN KEKERABATAN.

 

 

BAB  VII

 

KEANGGOTAAN DAN KADER

 

Pasal  12

 

(1).   SISTEM KEANGGOTAAN GENERASI MUDA FKPPI ADALAH STELSEL AKTIF.

 

(2).   ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI TERDIRI DARI

 a. ANGGOTA BIASA

 b. ANGGOTA LUAR BIASA

 c. ANGGOTA KEHORMATAN.

 

  (4). KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN  DIATUR   DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

Pasal  13

 

(1).    KADER GENERASI MUDA FKPPI ADALAH ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI YANG MERUPAKAN TENAGA INTI PENGGERAK ORGANISASI

 

(2).    KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KADER DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB  VIII

 

KEUANGAN

 

Pasal 14

 

 

(1).    KEUANGAN ORGANISASI DIPEROLEH DARI ;

 

          a. IURAN ANGGOTA

          b. USAHA YANG SAH

          c. BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT

 

(2).    TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGATURAN KEUANGAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB IX

 

ATRIBUT

 

Pasal 15

 

 

(1).    ATRIBUT GENERASI MUDA FKPPI TERDIRI DARI ;

          a. LAMBANG

          b. PANJI/PATAKA

          c. BENDERA

          d. SERAGAM ANGGOTA DAN KELENGKAPANNYA

 

(2).  BENTUK, MAKNA,  ARTI  DAN UKURAN LAMBANG GENERASI MUDA FKPPI SERTA TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAN ATRIBUT LAINNYA DITETAPKAN DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB  X

 

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 16

 

(1).    PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGAKAT PUSAT ADALAH PANGLIMA TNI, KAPOLRI, KEPALA STAF ANGKATAN DAN KETUA UMUM DPP. PEPABRI.

 

(2).    PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT PUSAT/DAERAH/CABANG/ RAYON/SUB RAYON ADALAH PIMPINAN KESATUAN TNI-POLRI DAN KETUA PEPABRI SETEMPAT.

 

(3).    DEWAN PERTIMBANGAN ADALAH DEWAN YANG BERADA DITINGKAT PUSAT.

 

(4).    DEWAN PENASEHAT ADALAH DEWAN YANG BERADA DITINGKAT DAERAH/CABANG/RAYON.

 

(5).    PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR PENGURUS DAERAH DAN BERKEDUDUKASN DI IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

 

(6).    PENGURUS  DAERAH  GENERASI MUDA FKPPI MEMBAWAHI DAN  MENG-ORGANISIR PENGURUS CABANG DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA PROVINSI.

 

(7).   PENGURUS CABANG GENERASI MUDA  FKPPI  MEMBAWAHI DAN         MENG-ORGANISIR PENGURUS RAYON DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN/KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF.

 

(8).    PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR PENGURUS SUB RAYON DAN ATAU ANGGOTA DAN BERKEDUDUKAN DI KECAMATAN.

 

(9).    PENGURUS SUB RAYON GENERASI MUDA FKPPI MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR ANGGOTA DAN BERKEDUDUKAN DI KOMPLEK PERUMAHAN TNI-POLRI/DESA/KELURAHAN.

 

(10).  MEKANISME DAN SUSUNAN ORGANISASI DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH   TANGGA.

 

BAB  XI

 

KEPENGURUSAN

 

Pasal 17

 

 

(1).    KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL.

 

(2).    KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT DAERAH / PROVINSI DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI.

 

(3).    KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI DI TINGKAT CABANG / KABUPATEN / KOTAMADYA /KOTA ADMINISTRASI DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.

 

(4).    KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI DI TINGKAT RAYON / KECAMATAN DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH RAYON (MUSRA) DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI.

 

(5).    KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI DI TINGKAT SUB RAYON, DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PENGURUS RAYON GENERASAI MUDA FKPPI.

 

(6).    SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB  XII

 

BADAN-BADAN

 

Pasal 18

 

(1).    BADAN-BADAN TERDIRI DARI

 

a.      LEMBAGA

b.     KOPERASI

c.      YAYASAN

 

(2).    PENJELASAN DAN KETENTUAN MENGENAI BADAN-BADAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB  XIII

 

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 19

 

PERMUSYAWARATAN TERDIRI DARI ;

 

a. MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

b. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

c. MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)

d. MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)

e. MUSYAWARAH RAYON (MUSRA)

 

Pasal 20

 

(1).    RAPAT-RAPAT TERDIRI DARI RAPAT KERJA, RAPAT PIMPINAN, RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN, RAPAT DEWAN PENASEHAT DAN RAPAT PENGURUS.

 

(2).    RAPAT-RAPAT KERJA TERDIRI DARI ;

          a. RAPAT KERJA NASIONAL

          b. RAPAT KERJA DAERAH

          c. RAPAT KERJA CABANG

          d. RAPAT KERJA RAYON

 

(3).    RAPAT PIMPINAN TERDIRI DARI ;

          a. RAPAT PIMPINAN PUSAT

          b. RAPAT PIMPINAN DAERAH

          c. RAPAT PIMPINAN CABANG   

 

 

BAB  XIV

 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal  21

 

(1).    PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA HANYA DAPAT DILAKUKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

(2).    DIHADIRI SEKURANG-KURANGNYA OLEH 2/3 DARI PESERTA UTUSAN DAERAH DAN 2/3 PESERTA UTUSAN CABANG.

 

(3).    KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.

 

BAB  XV

 

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 22

 

(1).    GENERASI MUDA FKPPI HANYA DAPAT DIBUBARKAN DENGAN MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

(2).    DIHADIRI SEKURANG-KURANGNYA ¾ DARI PESERTA UTUSAN DAERAH DAN ¾ PESERTA UTUSAN CABANG. 

 

(3).    KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI 2/3 DARI YANG HADIR.

 

BAB  XVI

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  23

 

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR INI, AKAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

 

Pasal  24

 

ANGGARAN DASAR INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

 

Ditetapkan di   :  Jakarta.

Pada Tanggal :  14 Oktober 2003

 

 

MUSYAWARAH NASIONAL VII GENERASI MUDA

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN

PUTRA PUTRI TNI-POLRI

 

PRESIDIUM