Lampiran II : Keputusan Musyawarah Nasional VII GM FKPPI – 2003
Nomor : Skep-04/MUNAS VII/GM FKPPI/X/2003
Tanggal : 14 Oktober
2003.
ANGGARAN RUMAH
TANGGA
BAB I
U M
U M
Pasal 1
ANGGARAN RUMAH TANGGA INI MERUPAKAN URAIAN / PENJABARAN
DAN ATAU MEMUAT HAL-HAL YANG TIDAK ATAU BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR.
BAB II
LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG KELUARGA
BESAR FKPPI
Pasal 2
(1). SEMANGAT SUMPAH PEMUDA,
ADALAH SEMANGAT KEPELOPORAN YANG MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN.
(2). SEMANGAT JUANG 45 ADALAH SEMANGAT RELA BERKORBAN DAN PANTANG
MENYERAH DEMI BANGSA DAN NEGARA.
(3). SEMANGAT SAPTA MARGA DAN TRI BRATA ADALAH SEMANGAT PENGABDIAN
DAN DISIPLIN.
Pasal 3
(1). IKRAR PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA 12 SEPTEMBER 1978 PADA
HAKEKATNYA MERUPAKAN KESEPAKATAN PUTRA
PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM MEMBENTUK WADAH PERJUANGAN.
(2). TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN PENGEJAWANTAHAN DARI IKRAR
PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA 12 SEPTEMBER 1978 UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN MERUPAKAN
PENGGUGAH SEMANGAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN PERJUANGAN KELUARGA BESAR
FKPPI.
(3). GERAK
JUANG KELUARGA
BESAR FKPPI ADALAH KERANGKA PERJUANGAN DALAM MENDHARMA BAKTIKAN DIRI UNTUK
MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.
(4). MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SWA DHARMA EKA KERTA
YANG BERARTI MANDIRI DALAM TEKAD UNTUK BERBAKTI PADA BANGSA DAN NEGARA.
Pasal 4
(1). PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN LAMPIRAN YANG
TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI.
(2). TATA CARA PENGGUNAAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR
DALAM PERATURAN ORGANISASI.
BAB
III
K E A
N G G O
T A A N
Pasal 5
(1). ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG
MEMENUHI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN MENGIKAT DIRINYA DENGAN ORGANISASI.
(2). KEANGGOTAAN GENERASI MUDA FKPPI DAPAT DIRANGKAP DENGAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK YANG BERLANDASKAN PANCASILA, UUD 1945 DAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(3). KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIATUR
DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 6
(1). ANGGOTA BIASA ADALAH : PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN ATAU PUTRA
PUTRI TNI-POLRI.
(2). ANGGOTA LUAR BIASA ADALAH :
a.
PUTRA PUTRI PEGAWAI NEGRI SIPIL TNI-POLRI,
BAIK YANG MASIH AKTIF MAUPUN YANG TELAH DIBERHENTIKAN DENGAN HAK PENSIUN.
b.
ISTRI/SUAMI ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPI
c.
ANAK DARI ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPI
(3). USIA SETIAP ANGGOTA ADALAH YANG MEMENUHI
PERSYARATAN KRITERIA PEMUDA YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.
(4). ANGGOTA
KEHORMATAN ADALAH TOKOH PERORANGAN BAIK TNI-POLRI MAUPUN SIPIL YANG BERJASA
BESAR TERHADAP KELUARGA BESAR FKPPI.
(5). KETENTUAN
SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN KEHORMATAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI..
Pasal 7
(1). SETIAP ANGGOTA BERHAK ;
a. MEMPEROLEH
PERLAKUAN YANG SAMA DARI/UNTUK ORGANISASI.
b. MENGELUARKAN
PENDAPAT DAN MENGAJUKAN USUL ATAU SARAN.
c. MEMPEROLEH
KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN DAN PENDIDIKAN KADER DARI ORGANISASI.
(2). SETIAP ANGGOTA BIASA MEMPUNYAI HAK MEMILIH DAN DIPILIH.
(3). SETIAP
ANGGOTA BERKEWAJIBAN ;
a. MENJUNJUNG
TINGGI NAMA DAN KEHORMATAN ORGANISASI.
b. MENGHAYATI
DAN MENGAMALKAN LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI.
c. MENTAATI
DAN MELAKSANAKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA SELURUH
KEPUTUSAN ORGANISASI.
(2). KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DIATUR DALAM
PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 8
(1). SETIAP ANGGOTA KEHILANGAN KEANGGOTAAN / BERHENTI SEBAGAI
ANGGOTA KARENA :
a. MENINGGAL
DUNIA.
b. ATAS
PERMINTAAN SENDIRI YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGURUS SETEMPAT SECARA TERTULIS.
c. DIBERHENTIKAN
KARENA MEMBUAT KESALAHAN-KESALAHAN YANG MERUGIKAN ORGANISASI SECARA SENGAJA DAN
MELANGGAR SEMUA KETENTUAN-KETENTUAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN, DAN SETIAP ANGGOTA
YANG AKAN DIBERHENTIKAN BERHAK MEMBELA DIRI DALAM RAPAT YANG DIADAKAN UNTUK
ITU.
d.
TELAH MELEWATI BATAS USIA PERSYARATAN KRITERIA PEMUDA YANG SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KECUALI UNTUK PENGURUS YANG TELAH
MELEWATI BATAS USIA PERSYARATAN KRITERIA PEMUDA BERAKHIR SAMPAI HABIS MASA
JABATANNYA.
(2). TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 9
(1). SETIAP ANGGOTA BERHAK MENDAPATKAN KARTU TANDA ANGGOTA SESUAI
DENGAN STATUS KEANGGOTAANNYA
(2). BENTUK KARTU ANGGOTA DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM
PERATURAN ORGANISASI.
BAB IV
K A
D E R
Pasal 10
(1). KADER GENERASI MUDA FKPPI ADALAH ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPI
YANG TELAH DITELITI BERDASARKAN KETENTUAN -
KETENTUAN ORGANISASI.
(2). KETENTUAN
MENGENAI KADER DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 11
(1). PENGKADERAN GENERASI MUDA FKPPI MERUPAKAN BAGIAN AKTIFITAS
ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN.
(2). PENGKADERAN GENERASI MUDA FKPPI SECARA FORMAL DIATUR DALAM
PERATURAN ORGANISASI, MENGENAI SISTIM PENGKADERAN.
Pasal 12
(1). LEMBAGA PENGELOLA KADER KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SUATU
LEMBAGA YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN INVENTARISASI KADER DAN MEMANTAU
PERKEMBANGAN SERTA PRESTASI KADER KELUARGA BESAR FKPPI
(2). LEMBAGA PENGELOLA KADER DIBENTUK DITINGKAT PUSAT,
DAERAH DAN CABANG.
(3). KETENTUAN
MENGENAI PENGELOLA KADER DIATUR DIDALAM PERATURAN ORGANISASI.
BAB V
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 13
(1). IURAN ANGGOTA, SUMBANGAN-SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DAN
USAHA YANG SAH SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
(2). HAL-HAL YANG MENYANGKUT KEKAYAAN ORGANISASI, BAIK YANG
MERUPAKAN PEMASUKAN MAUPUN PENGELUARAN DARI DAN UNTUK ORGANISASI, WAJIB UNTUK
DIPERTANGGUNG JAWABKAN PADA FORUM-FORUM YANG AKAN DIATUR DAN DITETAPKAN DALAM
PERATURAN ORGANISASI.
BAB VI
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 14
(1). BENTUK MAKNA DAN ARTI LAMBANG PANJI/PATAKA DAN BENDERA GENERASI
MUDA FKPPI ADALAH SEPERTI YANG TERDAPAT DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.
(2). UKURAN LAMBANG, PANJI/PATAKA, BENDERA, SERAGAM ORGANISASI DAN
KELENGKAPANNYA SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA, DIATUR DALAM PERATURAN
ORGANISIASI.
Pasal 15
(1). HYMNE
DAN MARS, ADALAH HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI YANG TERDAPAT DALAM
LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN
(2). TATA CARA PENGGUNAAN HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR
DALAM PERATURAN ORGANISASI.
BAB VII
DEWAN PEMBINA
Pasal 16
(1). DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT PUSAT ADALAH ;
PANGLIMA TNI, KAPOLRI, KEPALA STAF
ANGKATAN DAN KETUA UMUM DPP. PEPABRI.
(2). DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT DAERAH ADALAH ; PIMPINAN
TNI-POLRI DAN KETUA DPD PEPABRI YANG BERADA DI DAERAH TERSEBUT.
(3). DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT CABANG ADALAH ; PIMPINAN
TNI-POLRI DAN KETUA DPC PEPABRI YANG BERADA DI DAERAH TERSEBUT.
(4). DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT RAYON ADALAH; PIMPINAN
TNI-POLRI DAN KETUA ANCAB PEPABRI YANG BERADA DI DAERAH TERSEBUT.
(5). PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT SUB RAYON ADALAH KOMANDAN
KOMPLEK / BABINSA/ BIMASPOL
Pasal 17
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PEMBINA PADA SEMUA
TINGKATAN ADALAH ;
a. MEMBERIKAN
PETUNJUK SARAN DAN BANTUAN KEPADA PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DALAM
MENJALANKAN SELURUH KEGIATAN USAHA ORGANISASI.
b.
MENGARAHKAN
KEBIJAKSANAAN/KEPUTUSAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI BILA DINILAI MENYIMPANG
DARI KETENTUAN-KETENTUAN ORGANISIASI.
BAB VIII
DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal
18
(1). DEWAN PERTIMBANGAN GENERASI MUDA FKPPI
MERUPAKAN BADAN YANG BERSIFAT KOLEKTIF DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT :
a. KETUA
b. WAKIL-WAKIL KETUA
c. SEKRETARIS
d. WAKIL-WAKIL SEKRETARIS
e. ANGGOTA
(2). KETUA DEWAN PERTIMBANGAN GENERASI MUDA
FKPPI ADALAH KETUA UMUM FKPPI DAN SEKRETARIS JENDERAL FKPPI ADALAH SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN.
(3). PERSONALIA DEWAN PERTIMBANGAN ADALAH KADER
KELUARGA BESAR FKPPI YANG MEMPUNYAI DEDIKASI, PRESTASI DAN REPUTASI DALAM
ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI DAN DIPILIH DAN DISAHKAN DALAM MUSYAWARAH
NASIONAL.
Pasal 19
(1). WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PERTIMBANGAN ADALAH ;
a. MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN, PETUNJUK DAN SARAN KEPADA PENGURUS PUSAT DALAM RANGKA MENJALANKAN
SELURUH KEGIATAN ORGANISASI BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK.
b. MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP USULAN PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN
KEPADA PENGURUS PUSAT DALAM SUATU RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN YANG DIADAKAN UNTUK
ITU.
(2). MELAKSANAKAN
RAPAT-RAPAT, MINIMAL TIGA BULAN SEKALI.
BAB IX
DEWAN PENASEHAT
Pasal 20
(1). DEWAN PENASEHAT GENERASI MUDA FKPPI MERUPAKAN BADAN YANG
BERSIFAT KOLEKTIF DENGAN SUSUNAN SEBAGAI BERIKUT ;
a. KETUA
b. WAKIL-WAKIL KETUA
c. SEKRETARIS
d. WAKIL-WAKIL SEKERETARIS
e. ANGGOTA
(2). KETUA
DEWAN PENASEHAT
DAERAH GENERASI MUDA FKPPI ADALAH KETUA PD
FKPPI DAN SEKRETARIS PD FKPPI ADALAH SEKRETARIS DEWAN PENASEHAT.
(3). KETUA DEWAN PENASEHAT CABANG GENERASI MUDA FKPPI ADALAH KETUA PC
FKPPI DAN SEKRETARIS PC FKPPI ADALAH SEKRETARIS DEWAN PENASEHAT.
(4). PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAERAH, CABANG DAN RAYON ADALAH
KADER KELUARGA BESAR FKPPI YANG MEMPUNYAI DEDIKASI, PRESTASI DAN REPUTASI DALAM
ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI DIPILIH DAN DISAHKAN DALAM MUSYAWARAH DAEREAH,
MUSYAWARAH CABANG DAN MUSYAWARAH RAYON.
(5). JUMLAH PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAERAH, DEWAN PENASEHAT
CABANG DAN DEWAN PENASEHAT RAYON DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN.
Pasal 21
(1). WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENASEHAT ADALAH ; MEMBERI
PETUNJUK DAN SARAN KEPADA PENGURUS DAERAH/ PENGURUS CABANG/PENGURUS RAYON
SESUAI DENGAN TINGKATAN DEWAN PENASEHATNYA, DALAM RANGKA MELAKSANAKAN SELURUH
KEGIATAN ORGANISASI BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK.
(2). MELAKSANAKAN RAPAT-RAPAT MINIMAL SETIAP TIGA BULAN SEKALI.
BAB X
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 22
(1). PENGURUS PUSAT ADALAH BADAN PELAKSANA YANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI
PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS DEPARTEMEN.
(2). PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM
MUSYAWARAH NASIONAL GENERASI MUDA FKPPI.
(3). PENGURUS DEPARTEMEN DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS
HARIAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA
FKPPI.
(4). PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT TERDIRI DARI ;
a. SEORANG KETUA
UMUM
b. SEPULUH ORANG
KETUA
c. SEORANG
SEKRETARIS JENDERAL
d.
e. SEORANG
BENDAHARA UMUM
f. EMPAT ORANG
BENDAHARA
(5). SETIAP PENGURUS DEPARTEMEN
SEBANYAK-BANYAKNYA TERDIRI DARI 3 (TIGA) ORANG.
(6). PENGURUS PLENO TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT DAN
PENGURUS DEPARTEMEN.
(7). SETIAP PERSONALIA PENGURUS PUSAT HARUS BERDOMISILI DI IBUKOTA
NEGARA.
(8). JUMLAH PENGURUS PLENO PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI
SEBANYAK-BANYAKNYA 50 ORANG.
Pasal 23
(1). PENGURUS DAERAH ADALAH BADAN PELAKSANA YANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI
PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.
(2). PENGURUS HARIAN DIPILIH
DAN DISYAHKAN DALAM MUSYAWARAH DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.
(3). PENGURUS BIRO DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI.
(4). PENGURUS HARIAN DITINGKAT DAERAH TERDIRI DARI ;
a. SEORANG KETUA
b. WAKIL KETUA SEBANYAK-BANYAKNYA 7 (TUJUH) ORANG
c. SEORANG SEKRETARIS
d. 3 (TIGA) ORANG WAKIL SEKRETARIS
e. SEORANG BENDAHARA
f. DUA ORANG WAKIL BENDAHARA
(5). SETIAP PENGURUS BIRO SEBANYAK-BANYAKNYA TERDIRI DARI 3 (TIGA)
ORANG.
(6). PENGURUS PLENO DAERAH TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.
(7). SETIAP PERSONALIA PENGURUS
DAERAH HARUS BERDOMISILI
DI IBUKOTA PROVINSI.
(8). JUMLAH PERSONALIA PENGURUS PLENO PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA
FKPPI SEBANYAK-BANYAKNYA 45 ORANG.
Pasal 24
(1). PENGURUS CABANG ADALAH BADAN PELAKSANA YANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI
PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.
(2). PENGURUS HARIAN DITINGKAT CABANG DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM
MUSYAWARAH CABANG GENERASI MUDA FKPPI.
(3). PENGURUS BAGIAN DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS
HARIAN PENGURUS CABANG GENERASI MUDA
FKPPI.
(4). PENGURUS HARIAN DITINGKAT CABANG TERDIRI DARI ;
a. SEORANG
KETUA
b. WAKIL
KETUA SEBANYAK-BANYAKNYA 5 (
c. SEORANG
SEKRETARIS
d. 2
(DUA) ORANG WAKIL SEKRETARIS
e. SEORANG
BENDAHARA
f. DUA
ORANG WAKIL BENDAHARA
(5). SETIAP PENGURUS BAGIAN SEBANYAK-BANYAKNYA TERDIRI DARI 2 (DUA)
ORANG.
(6). PENGURUS PLENO CABANG TERDIRI DARI PENGURUS
HARIAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS
BAGIAN.
(7). SETIAP PERSONALIA PENGURUS CABANG HARUS BERDOMISILI DI IBUKOTA KABUPATEN /
(8). JUMLAH PERSONALIA PENGURUS PLENO CABANG GENERASI MUDA FKPPI
SEBANYAK-BANYAKNYA 42 ORANG.
Pasal 25
(1). PENGURUS RAYON ADALAH BADAN PELAKSANA YANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI
PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS SEKSI.
(2). PENGURUS HARIAN DITINGKAT RAYON DIPILIH DAN DISYAHKAN DALAM
MUSYAWARAH RAYON GENERASI MUDA FKPPI.
(3). PENGURUS SEKSI DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI.
(4). PENGURUS HARIAN DITINGKAT RAYON TERDIRI DARI ;
a. SEORANG
KETUA
b. WAKIL
KETUA SEBANYAK-BANYAKNYA 3 (TIGA) ORANG
c. SEORANG
SEKRETARIS
d. SEORANG
WAKIL SEKRETARIS
e. SEORANG
BENDAHARA
f. SEORANG
WAKIL BENDAHARA
(5). SETIAP PENGURUS SEKSI SEBANYAK-BANYAKNYA
TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.
(6). PENGURUS PLENO RAYON TERDIRI
DARI PENGURUS HARIAN PENGURUS RAYON DAN PENGURUS SEKSI.
(7). PENGURUS RAYON MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KOORDINATOR SUB
RAYON.
(8). SETIAP PERSONALIA PENGURUS RAYON HARUS BERDOMISILI DIKECAMATAN
RAYON BERSANGKUTAN.
(9). JUMLAH PENGURUS PLENO PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI
SEBANYAK-BANYAKNYA 27 ORANG.
Pasal 26
SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB SUB RAYON DIATUR DALAM
PERATURAN ORGANISASI.
BAB
XI
WEWENANG
DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
Pasal 27
PENGURUS PUSAT MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
SEBAGAI BERRIKUT :
a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
ORGANISASI.
b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA.
c. MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN, PETUNJUK DAN SARAN DEWAN
PERTIMABANGAN.
d. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUNAS.
e. MENGUKUHKAN SUSUNAN PENGURUS DAERAH.
f. MEMPERHATIKAN
USUL-USUL DARI PENGURUS DAERAH.
Pasal 28
PENGURUS DAERAH MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
SEBAGAI BERRIKUT :
a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
ORGANISASI.
b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN
PEMBINA, PENGURUS PUSAT DAN DEWAN PENASEHAT DAERAH.
c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSDA.
d. MENGUKUHKAN SUSUNAN PENGURUS CABANG.
f. MEMPERHATIKAN
USUL-USUL DARI PENGURUS CABANG.
Pasal 29
PENGURUS CABANG MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
SEBAGAI BERRIKUT :
a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
ORGANISASI.
b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA,
PENGURUS DAERAH DAN DEWAN PENASEHAT CABANG.
c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSCAB.
d. MENGUKUHKAN SUSUNAN PENGURUS RAYON.
e. MEMPERHATIKAN
USUL-USUL DARI PENGURUS RAYON.
Pasal 30
PENGURUS RAYON MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
SEBAGAI BERRIKUT :
a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
ORGANISASI.
b. MEMPERHATIKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA
PENGURUS CABANG DAN DEWAN PENASEHAT RAYON.
c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSRA.
d. MENGUKUHKAN SUSUNAN KOORDINATOR SUB RAYON.
e. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI KOORDINATOR SUB RAYON DAN ATAU
ANGGOTA.
Pasal 31
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SUB RAYON DIATUR
DALAM PERATURAN ORGANISASI.
BAB XII
KETENTUAN
PENGURUS DAN KEPENGURUSAN
Pasal 32
KETENTUAN
MENGENAI PENGURUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;
a.
SEMUA
PERSONALIA PENGURUS DI SEMUA TINGKATAN DIUTAMAKAN MEMILIKI KUALIFIKASI KADER
GENERASI MUDA FKPPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.
b.
MAMPU
BEKERJA SAMA SECARA KOLEKTIF DAN MAMPU MENINGKATKAN SERTA MENGEMBANGKAN
GENERASI MUDA FKPPI.
c.
DAPAT
MELUANGKAN WAKTU DAN SANGGUP BEKERJA AKTIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ORGANISASI.
d.
TIDAK
MERANGKAP JABATAN DALAM WADAH ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPI.
e.
TETAP
MENJABAT DALAM KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI SAMPAI BERAKHIRNYA MASA BHAKTI,
BILA TELAH MELEWATI BATAS KRITERIA PEMUDA SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Pasal 33
KETENTUAN MENGENAI KEPENGURUSAN ADALAH SEBAGAI
BERIKUT :
a.
SEMUA
TINGKAT KEPENGURUSAN MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPI SERTA SEMUA
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.
b.
SEMUA
TINGKAT KEPENGURUSAN BERKEWAJIBAN MENJAGA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN
PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI DAN YANG TELAH DITETAPKAN, AGAR DITAATI OLEH
ANGGOTA.
Pasal 34
(1). DITINGKAT PUSAT DIBENTUK DEPARTEMEN, DITINGKAT DAERAH DIBENTUK
BIRO, DITINGKAT CABANG DIBENTUK BAGIAN DAN DITINGKAT RAYON DIBENTUK SEKSI.
(2). DEPARTEMEN / BIRO / BAGIAN / SEKSI ADALAH KELENGKAPAN ORGANISASI
YANG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM SATUAN ADMINISTRASI
KEPENGURUSAN.
(3). DEPARTEMEN / BIRO / BAGIAN / SEKSI TERDIRI DARI :
a.
ORGANISASI,
KEANGGOTAAN DAN KADERISASI;
b.
PENERANGAN
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA;
c.
HUBUNGAN
ANTAR GENERASI MUDA DAN OLAHRAGA;
d.
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN;
e.
KEROHANIAN,
PEMBINAAN MENTAL DAN PENGABDIAN MASYARAKAT;
f.
HUKUM
DAN WAJIB BELA NEGARA;
g.
TENAGA
KERJA, KOPERASI DAN WIRASWASTA;
h.
KEPENDUDUKAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP;
i.
PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN;
j.
PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN;
(4). JENIS BIRO, BAGIAN DAN SEKSI DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN.
BAB XIII
LEMBAGA,
KOPERASI DAN YAYASAN
Pasal 35
(1). LEMBAGA MERUPAKAN BAGIAN DARI GENERASI MUDA FKPPI YANG BERNAMA
LEMBAGA SWA DHARMA EKA KERTA DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGURUS GENERASI
MUDA FKPPI SESUAI DENGAN TINGKAT KEPENGURUSAN SERTA DAPAT DIBENTUK SESUAI
DENGAN KEBUTUHAN.
(2). FUNGSI LEMBAGA ADALAH MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DALAM BIDANG-BIDANG
PROFESI, MINAT DAN BAKAT DALAM RANGKA MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI DAN
KOMUNIKASI ANGGOTA.
(3). KETENTUAN TENTANG PEMBENTUKAN, JENIS DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA
DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 36
(1). KOPERASI MERUPAKAN BADAN DILINGKUNGAN KELUARGA BESAR FKPPI YANG
BERBENTUK KOPERASI SERBA USAHA DAN BERNAMA SWA DHARMA EKA KERTA DISINGKAT KOPSWADEK.
(2). BERANGGOTAKAN ANGGOTA KELUARGA BESAR FKPPI.
(3). MERUPAKAN WAHANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA.
(4). KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA KOPERASI DENGAN
PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 37
(1). YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM TETAP YANG SECARA ORGANISATORIS
MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI,
BERNAMA YAYASAN SWA DHARMA EKA KERTA BERKEDUDUKAN DI PUSAT.
(2). YAYASAN BERFUNGSI DAN MERUPAKAN MITRA PERJUANGAN GENERASI MUDA
FKPPI DALAM MENUNJANG TUJUAN ORGANISASI.
(3). KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA YAYASAN DENGAN PENGURUS
GENERASI MUDA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
BAB
XIV
PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 38
(1). PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL, TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. DEWAN
PERTIMBANGAN;
c. PENGURUS
PUSAT;
d. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR
PENGURUS CABANG;
(2). PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. DEWAN
PERTIMBANGAN;
c. PENGURUS
PUSAT;
d. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR
PENGURUS CABANG;
(3). PESERTA MUSYAWARAH DAERAH TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. UNSUR
PENGURUS PUSAT;
c. DEWAN
PENASEHAT DAERAH;
d. PENGURUS
DAERAH;
e. UNSUR
PENGURUS CABANG;
(4). PESERTA MUSYAWARAH CABANG TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
c. DEWAN
PENASEHAT CABANG;
d. PENGURUS
CABANG;
e. UNSUR
PENGURUS RAYON;
(5). PESERTA MUSYAWARAH RAYON TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. UNSUR
PENGURUS CABANG;
c. DEWAN
PENASEHAT RAYON;
d. PENGURUS
RAYON;
e. KOORDINATOR
SUB-RAYON DAN ATAU ANGGOTA;
Pasal 39
(1). PESERTA RAPAT KERJA NASIONAL TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. DEWAN
PERTIMBANGAN;
c. PENGURUS
PUSAT;
d. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
(2). PESERTA RAPAT KERJA DAERAH TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. DEWAN
PENASEHAT DAERAH;
c. PENGURUS
DAERAH;
d. UNSUR
PENGURUS CABANG;
(3). PESERTA RAPAT KERJA CABANG TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. DEWAN
PENASEHAT CABANG;
c. PENGURUS
CABANG;
d. UNSUR
PENGURUS RAYON;
(4). JIKA DIPERLUKAN PENGURUS RAYON DAPAT MENGADAKAN RAPAT KERJA RAYON.
(5). PESERTA RAPAT KERJA RAYON TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. DEWAN
PENASEHAT RAYON;
c. PENGURUS
RAYON;
d. UNSUR
PENGURUS SUB RAYON / ANGGOTA;
Pasal 40
(1). PESERTA RAPAT PIMPINAN PUSAT TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. DEWAN
PERTIMBANGAN;
c. PENGURUS
PUSAT;
d. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
(2). PESERTA RAPAT PIMPINAN DAERAH TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. DEWAN
PENASEHAT DAERAH;
c. PENGURUS
DAERAH;
d. UNSUR
PENGURUS CABANG;
(3). PESERTA RAPAT PIMPINAN CABANG TERDIRI DARI :
a. UNSUR
DEWAN PEMBINA;
b. DEWAN
PENASEHAT CABANG;
c. PENGURUS
CABANG;
d. KETUA
DAN SEKRETARIS PENGURUS RAYON;
Pasal 41
MEKANISME RAPAT-RAPAT PENGURUS DIATUR DALAM PERATURAN
ORGANISASI.
BAB XV
WEWENANG
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 42
(1). WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL MELIPUTI :
a.
MENYEMPURNAKAN
DAN MENETAPKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA;
b.
MENETAPKAN
PROGRAM UMUM DAN KEBIJAKSANAAN ORGANISASI;
c.
MENETAPKAN
DEWAN PEMBINA PUSAT;
d.
MEMILIH,
MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENGURUS PUSAT;
e.
MENILAI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT;
(2). DIADAKAN 3 (TIGA) TAHUN SEKALI.
(3). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.
Pasal 43
(1). MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI
SETINGKAT MUNAS.
(2). DIADAKAN APABILA KEADAAN ORGANISASI SANGAT GENTING, SEHINGGA
MENGANCAM KELANGSUNGAN HIDUP ORGANISASI.
(3). DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS PUSAT DAN
DEWAN PERTIMBANGAN ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS DAERAH.
(4). DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.
Pasal 44
(1). WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH MELIPUTI :
a.
MENYUSUN
PROGRAM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM.
b.
MENETAPKAN
DEWAN PEMBINA DAERAH.
c.
MEMILIH,
MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS DAERAH.
d.
MENILAI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS DAERAH.
(2). DIADAKAN
3 (TIGA) TAHUN SEKALI.
(3). DISELENGGARAKAN
OLEH PENGURUS DAERAH.
Pasal 45
(1). WEWENANG MUSYAWARAH CABANG MELIPUTI :
a.
MENYUSUN
PROGRAM CABANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH.
b.
MENETAPKAN
DEWAN PEMBINA CABANG.
c.
MEMILIH,
MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT CABANG DAN PENGURUS CABANG.
d.
MENILAI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS CABANG.
(2). DIADAKAN
3 (TIGA) TAHUN SEKALI.
(3). DISELENGGARAKAN
OLEH PENGURUS CABANG.
Pasal 46
(1). WEWENANG MUSYAWARAH RAYON MELIPUTI :
a.
MENYUSUN
PROGRAM RAYON DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM CABANG.
b.
MENETAPKAN
DEWAN PEMBINA RAYON.
c.
MEMILIH,
MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT RAYON DAN PENGURUS RAYON.
d.
MENILAI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS RAYON.
(2). DIADAKAN
3 (TIGA) TAHUN SEKALI.
(3). DISELENGGARAKAN
OLEH PENGURUS RAYON.
Pasal 47
(1). WEWENANG RAPAT KERJA NASIONAL MELIPUTI :
a.
MENGEVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT.
b.
MENETAPKAN
PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM UMUM.
(2). SEKURANG-KURANGNYA
DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUNAS
(3). DISELENGGARAKAN
OLEH PENGURUS PUSAT.
Pasal 48
(1). WEWENANG RAPAT KERJA DAERAH MELIPUTI :
a.
MENGEVALUASI
PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH.
b.
MENETAPKAN
PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM DAERAH.
(2). SEKURANG-KURANGNYA
DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSDA
(3). DISELENGGARAKAN
OLEH PENGURUS DAERAH.
Pasal 49
(1). WEWENANG RAPAT KERJA CABANG MELIPUTI :
a.
MENGEVALUASI
PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG.
b.
MENETAPKAN
PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM KERJA CABANG.
(2). DISELENGGARAKAN
OLEH PENGURUS CABANG.
Pasal 50
(1). WEWENANG RAPAT KERJA RAYON MELIPUTI :
a.
MENGEVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON.
b.
MENETAPKAN
PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM RAYON.
(2). DISELENGGARAKAN
JIKA DIPERLUKAN.
Pasal 51
(1). RAPAT-RAPAT PIMPINAN DITINGKAT PUSAT / DAERAH / CABANG, MEMILIKI
WEWENANG MENETAPKAN / MEMUTUSKAN HAL-HAL YANG MENDESAK YANG DIHADAPI OLEH
ORGANISASI.
(2). KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT PIMPINAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGRAN RUMAH TANGGA.
(3). RAPAT-RAPAT PIMPINAN DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS SESUAI DENGAN
TINGKATANNYA.
BAB
XVI
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 52
HAK SUARA DAN HAK BICARA BAGI PESERTA MUSYAWARAH DAN
RAPAT-RAPAT YANG DIATUR DALAM BAB XVI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI ADALAH SEBAGAI
BERIKUT :
a.
HAK
SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SESEORANG PESERTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN
BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.
b.
HAK
BICARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SESEORANG PESERTA DALAM MENGEMUKAKAN
PENDAPAT, USUL ATAU SARAN DALAM SETIAP PERSIDANGAN.
Pasal 53
(1). MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT SEPERTI YANG TERSEBUT DALAM BAB XIII
ANGGARAN DASAR ADALAH SAH, APABILA DIHADIRI OLEH LEBIH DARI ½ (SETENGAH) JUMLAH
PESERTA.
(2). PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA AZASNYA DIUSAHAKAN SEJAUH MUNGKIN SECARA
MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DAN APABILA HAL INI TIDAK MUNGKIN, MAKA
KEPUTUSAN AKAN DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.
(3). DALAM HAL MUSYAWARAH MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PEMILIHAN
PIMPINAN, SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH YANG HADIR.
BAB
XVII
P E N U T U P
Pasal 54
(1). HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI AKAN
DITETAPKAN DALAM PERATURAN ORGANISASI DAN ATAU KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PENGURUS
PUSAT YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGRAN DASAR DAN ANGGRAN RUMAH TANGGA.
(2). ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI HANYA DAPAT DIRUBAH
DALAM MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA.
(3). ANGGARAN RUMAH TANGGA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
14 Oktober 2003
---------------------------------------------
MUSYAWARAH NASIONAL VII GENERASI
MUDA
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI
PURNAWIRAWAN DAN
PUTRA PUTRI TNI-POLRI
PRESIDIUM